Kemenko PMK nilai IPM di Papua masih perlu ditingkatkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua masih perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada infrastruktur saja.

"Yang kita lihat memang indeks pembangunan manusia di Papua perlu ditingkatkan sehingga harapannya, membangun Papua itu bukan hanya infrastrukturnya tapi juga membangun SDM di Papua," ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Didik tersebut disampaikan dalam seminar nasional "Menuju Papua Maju" di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Didik mengatakan dalam seminar tersebut akan mencari dan merumuskan solusi atas berbagai macam persoalan yang terjadi di Papua, utamanya dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.

"Harapan kami, kita bisa mendapatkan rekomendasi terbaik yang akan kita gunakan untuk pembangunan manusia dan kebudayaan di Papua dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sejumlah indikator BPS seperti IPM, rata-rata lama sekolah dan prevalensi stunting menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah Papua relatif rendah dan tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

IPM Papua dan Papua Barat pada tiga tahun terakhir merupakan yang terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, IPM Papua tercatat sebesar 61,39, sedangkan IPM Papua Barat mencapai 65,89. Capaian ini jauh di bawah angka IPM Nasional (72,91).

Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah di Papua baru mencapai 7,02 tahun dan di Papua Barat tercatat hanya 7,84 tahun.

Prevalensi balita stunting tahun 2022 di Papua sebesar 34,6 (terbesar ke-3) dan Papua Barat 30,0 (terbesar ke-6). Tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat juga merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 26,03 di Papua dan 20,49 di Papua Barat.