Ketum KONI Pusat pastikan PON Aceh-Sumut berjalan sesuai agenda

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 berjalan sesuai agenda yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan seusai rapat terbatas PON XXI Aceh-Sumatera Utara yang memutuskan PON tetap digelar sesuai kalender yaitu pada 28 September hingga 10 Oktober 2024.

“Kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PON XXI/2024 di Aceh – Sumatera Utara itu tetap jadi sesuai rencana yang dibuat. Jangan ada lagi keragu-raguan dari siapa pun di ruangan ini,” kata Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman disiarkan dari keterangan resmi KONI, Rabu.

Sebelumnya sempat muncul keraguan terhadap penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara karena digelar di tahun politik yaitu penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan banyak tenaga serta anggaran.

“Oleh karena itu, kedatangan kami kali ini ke Aceh adalah untuk menuntaskan masalah-masalah yang masih ada, menuntaskan keragu-raguan yang ada. Saya harapkan dengan kehadiran kita semua di sini, menghasilkan rencana final dalam persiapan menuju PON XXI. Setelah rapat ini, nanti hasilnya akan dibawa oleh Bapak Gubernur kepada Bapak Presiden pada saat rapat terbatas," katanya.

Marciano menegaskan bahwa waktu persiapan kurang dari satu tahun lagi dan semua kesiapan harus segera diselesaikan sebelum agenda PON berlangsung.

“Waktu kita tinggal satu tahun lagi, kita sudah tidak punya waktu banyak untuk tawar-menawar dan lain sebagainya. Seluruhnya harus segera dimulai dan itu akan kita ikuti perkembangannya,” ungkap Marciano.

Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan menyampaikan harapan terkait efisiensi anggaran PON 2024 yang harus ditetapkan sesuai usulan pemerintah Aceh dan Sumut.

“Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut pertemuan pertama pada Oktober yang dipimpin Bapak Menpora dan tindak lanjut dari rapat teknis kita dengan KONI Pusat. (Membahas mengenai) pengurangan atau efisiensi anggaran yang sebelumnya diusulkan baik pemerintah Aceh maupun Sumut,” ujar Horas Maurits menyinggung anggaran rinci.

Penganggaran PON perlu merujuk Perpres 33 Tahun 2023 tentang perubahan Perpres 53 Tahun 2000, seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah Mayjen TNI Purn Suwarno. Suwarno juga mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan bimbingan teknik (bimtek) sebanyak dua kali untuk persiapan PON 2024.

“Kita sudah melakukan bimtek dua kali, nanti kita pertemukan kembali bidang dengan bidang. Tim KONI Pusat datang dengan membawa semua bidang,” ujar Suwarno.