IDI: besaran premi BPJS harusnya ideal

Semarang (ANTARA News) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta besaran premi penerima bantuan iuran (PBI) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seharusnya di kisaran yang ideal.

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kan sudah mengusulkan untuk besaran premi PBI BPJS sebesar Rp27 ribu per bulan," kata Ketua Umum PB IDI dr. Zaenal Abidin usai sosialisasi BPJS Kesehatan di Semarang, Sabtu.

Ia mengakui bahwa besaran premi PBI itu masih belum final, Kementerian Kesehatan mengusulkan Rp22.201/bulan, dan Kementerian Keuangan yang awalnya mengusulkan Rp10.000/bulan, kemudian menaikkan menjadi Rp15.500/bulan.

Menurut dia, besaran premi yang diusulkan Kemenkeu itu memang terlalu kecil, apalagi untuk mendongkrak persebaran dokter secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Sekarang ini, kata dia, masih ada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dengan lokasi tempat pelayanan dokter yang berjarak beberapa kilometer, tentu mereka membutuhkan biaya untuk transportasi dan akomodasi.

"Belum lagi, kalau harus menginap. Tentunya, keluarga pasien harus mengeluarkan kocek lebih untuk biaya makan dan sebagainya. Sementara itu, BPJS kan selama ini tidak membiayai kebutuhan semacam itu," katanya.

Zaenal membandingkan dengan besaran premi patokan PT Askes terhadap pegawai negeri sipil (PNS) golongan I sekitar Rp38 ribu/bulan sehingga besaran premi untuk BPJS sebaiknya bisa disetarakan dengan itu.

"Kalaupun tidak bisa, kami menerima kalau besaran premi sebagaimana usulan DJSN sebesar Rp27 ribu/bulan, jangan di bawah itu. Bukan sekadar terkait dengan kesejahteraan, melainkan penghargaan profesi," kata Zaenal.

Sementara itu, Ketua IDI Jawa Tengah dr. Joko Widiyarto membenarkan besaran premi BPJS harus ideal, bukan semata untuk kesejahteraan dokter, melainkan juga kepentingan pelayanan dan persebaran dokter.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengumpulkan dokter-dokter di Jateng untuk membahas kebijakan BPJS kesehatan yang akan diterapkan pemerintah mulai 1 Januari 2014, salah satunya mengenai besaran preminya.

"Setidaknya ada 8.000 dokter yang ada di Jateng. Kami kumpulkan hari ini (1/6) untuk membahas BPJS, termasuk soal premi. Nantinya, usulan-usulan yang ada akan menjadi bahan masukan bagi IDI pusat," katanya.