YLKI minta penyaluran beras bantuan pemerintah berbasis data

Beras itu semua impor dari banyak negara yang ongkosnya mahal sekali jadi penting data penerimanya harus akurat dari tingkat RT hingga Kementerian Sosial

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih meminta pemerintah untuk menyalurkan beras bantuan dengan berbasiskan data penerima yang akurat.

“Beras itu semua impor dari banyak negara yang ongkosnya mahal sekali jadi penting data penerimanya harus akurat dari tingkat RT hingga Kementerian Sosial. Memang tujuannya untuk masyarakat bukan semata keuntungan pebisnis,” kata Indah di Jakarta, Selasa.

Menurut Indah, beras bantuan pemerintah itu ada dua di antaranya beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan Bantuan Sosial Beras.

Berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional saat ini sedang menyalurkan sebanyak 640 ribu ton beras bantuan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Nasional.

Khusus untuk DKI Jakarta, ada 1,85 juta KPM yang menjadi penerima Bantuan Beras Sosial dan sasaran penerima manfaat beras SPHP sebanyak tiga juta warga.

Diketahui, kedua beras bantuan pemerintah tersebut penyaluran nya di bawah pengendalian Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

“Penyaluran ini harus selesai untuk Oktober-November 2023 baik dilakukan melalui mekanisme pasar murah atau dibagikan per-paket (seperti BLT),” kata dia.

Ia menyebutkan, maka pemerintah harus mengawasi secara penuh proses penyaluran beras bantuan itu hingga sampai ke tangan masyarakat, dengan menjadikan data penerima yang ada sebagai acuannya.

YLKI mengkhawatirkan timbul penyelewengan misalnya seperti menukar dengan beras tidak berkualitas atau penyaluran di luar sasaran hingga ada yang tidak kebagian oleh oknum tak bertanggungjawab.

Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat beras yang dipasok oleh Bulog memiliki kualitas yang premium tapi dijual dengan harga murah Rp10.900.

“Kami akan mengawasinya, sebab akan malu sekali kalau terjadi kekurangan atau penurunan kualitas, itu artinya beras tidak tersalurkan dengan baik padahal pekan lalu ada 24 ribu ton beras impor masuk Jakarta,” ujarnya.