Menteri ATR/BPN serahkan dokumen RTRW Provinsi Papua

RTRW ini akan menjadi acuan bagi pembangunan kota dan investasi serta arahan ruang untuk keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana dan pengembangan pariwisata

Jayapura (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan dokumen persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Selasa.

"RTRW ini akan menjadi acuan bagi pembangunan kota dan investasi serta arahan ruang untuk keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana dan pengembangan pariwisata," katanya.

Terkait itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar RTRW itu segera diselesaikan pada 19 November 2023

"Karena dari 18 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diberikan kepada Pemprov Papua baru disusun 13 RDTR," ujarnya.

Menurut Hadi, jika RTRW telah diselesaikan maka bisa melakukan penyusunan RDTR sehingga jika itu selesai dan apabila ada investor yang datang ke Papua untuk melakukan investasi maka Kementerian ATR/BPN juga bisa mengeluarkan izin kesesuaian pemanfaatan ruang (KPR)

Dia menjelaskan, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang telah diserahkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) seluas 699,7 hektare kepada masyarakat hukum adat Sawoy Hnya di Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura.

"Di mana itu terbagi dalam tiga sertifikat yang semuanya digunakan untuk pertanian," katanya lagi.

Pihaknya juga mendorong agar tanah ulayat masyarakat adat di Papua segera disertifikatkan dengan adanya kolaborasi antara Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) dengan pemerintah daerah setempat.

"Dan ATR/BPN akan melakukan pengukuran dan mendaftarkan kemudian mengeluarkan sertifikat," ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya juga meminta kepada para kepala daerah di daerah otonomi baru (DOB) di Papua untuk segera mengirim tenaga untuk dididik di ATR/BPN untuk kemudian ditugaskan di tiga DOB.

"Sehingga permasalahan tanah perbatasan terkait agraria bisa selesai semua karena sudah ada tenaga ahli yang bisa menyelesaikan permasalahan khususnya di wilayah DOB," katanya.