Pakar UGM: Penataan wilayah harus berbasis informasi bahaya geologi

Penataan wilayah berbasis informasi bahaya geologi merupakan suatu keharusan untuk menghindari atau mengurangi korban jiwa

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Geologi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyu Wilopo mengatakan penataan wilayah harus berbasis pada informasi bahaya geologi, karena Indonesia berada pada pertemuan tiga besar lempeng besar dunia.

"Penataan wilayah berbasis informasi bahaya geologi merupakan suatu keharusan untuk menghindari atau mengurangi korban jiwa," kata Wahyu Wilopo saat dikukuhkan sebagai sebagai Guru Besar dalam bidang Geologi Lingkungan di Gedung Pusat UGM Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan identifikasi kondisi bawah permukaan yang detail dengan pemetaan geologi, survei geofisika, maupun pemboran, akan sangat membantu dalam desain pembangunan infrastruktur di atasnya sesuai dengan daya dukung geologi.

Menurutnya, penempatan manusia beserta hasil budayanya pada tempat yang aman merupakan kunci pertama dalam aspek pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan eksploitasi sumber daya alam yang makin besar, kata Wahyu, berpotensi memicu berbagai permasalahan lingkungan yang akan menyebabkan timbulnya bahaya yang mengancam bagi manusia.

"Di sisi lain, proses dinamika bumi yang terus berlangsung juga akan berpengaruh terhadap kejadian bencana di bumi ini," kata dia dalam pidato berjudul "Geologi Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan".

Wahyu Wilopo berpendapat dengan jumlah penduduk yang makin besar dan desakan ekonomi akan membuat banyak masyarakat memanfaatkan daerah-daerah berbahaya untuk tempat tinggal maupun tempat berusaha, yang tentunya meningkatkan risiko bencana.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu pendidikan dan penyadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan dari ancaman bahaya alam atau bahaya yang dipicu oleh aktivitas manusia itu sendiri.

“Kajian geohazard menjadi perlu dilakukan di area-area yang akan dikembangkan dan daerah di sekitarnya, baik untuk keperluan pemukiman, pertanian, industri, maupun pertambangan," katanya.

Wahyu menilai tindakan mitigasi dapat dilakukan untuk menghilangkan maupun meminimalkan dampak bahaya yang akan muncul di kemudian hari. Mitigasi yang efektif dan efisien, menurut dia, adalah mitigasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan semua unsur masyarakat.

Baginya, teknologi mitigasi bencana maupun sistem peringatan dini tidak perlu harus sangat maju, cukup tepat guna dan tepat sasaran disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia yang ada, infrastruktur, kondisi ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.