KPK dalami ketidaksesuaian spesifikasi sistem proteksi TKI Kemnaker

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami ketidaksesuaian spesifikasi perangkat dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Hal tersebut didalami penyidik dengan pemeriksaan terhadap tiga saksi yakni pegawai negeri sipil (PNS) Kemnaker Dwi Erika, PNS Kementerian Desa (Kemendes) Anto Pribadi dan pensiunan PNS Kemnaker Arif Jatmiko.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan posisi para saksi menjadi tim penilai dalam pelaksanaan pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker Republik Indonesia," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ketiganya juga dimintai keterangan soal dugaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Termasuk adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi hardware dan software dalam perangkat-nya," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.

KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada 18 Agustus 2023. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK turut memeriksa Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Cak Imin mengatakan dirinya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Cak Imin diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dan selesai diperiksa pukul 15.06 WIB.

Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut.

"Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi," ujarnya.