Sosok arsitek utama di balik Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra

Beijing (ANTARA) - Semua mata kini tertuju pada Xi Jinping ketika presiden China menjadi tuan rumah bagi para pemimpin negara, eksekutif bisnis, dan cendekiawan dari seluruh dunia dalam Forum Belt and Road for International Cooperation (BRI).

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative /BRI), yang merupakan visi khas Xi untuk pembangunan global, menjadi salah satu barang publik paling populer di dunia, memberikan banyak negara berkembang, "peluang untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunan."

Pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari di Beijing, menawarkan kesempatan bersejarah bagi semua mitra BRI untuk melanjutkan pencapaian dan kemajuan luar biasa dari inisiatif itu menuju kesejahteraan bersama.

Mengapa Xi mengusulkan BRI? Apa yang ada di balik keberhasilan inisiatif tersebut? Dan apa yang ingin dicapai Xi dengan hal itu?

Meningkatkan Pembangunan

Pada akhir 1960-an, seorang remaja berjalan dengan susah payah menuju sebuah desa kecil yang tersembunyi di Dataran Tinggi Loess, China, setelah tiga hari menempuh perjalanan dengan kereta, truk, dan berjalan kaki.

Dia termasuk di antara "pemuda terpelajar" yang dikirim ke pedesaan untuk "dididik kembali" dengan nilai-nilai pedesaan yang dimiliki mayoritas petani di China.

Dia takjub dengan tantangan hidup yang berat di Liangjiahe, yakni tidur di rumah gua yang dipenuhi kutu, bekerja berjam-jam, dan bergulat dengan kelaparan.

Dia berjuang melewati kesulitan-kesulitan tersebut selama tujuh tahun, menuntun sesama penduduk desa menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Pemuda tersebut adalah Xi.

"Tidak ada daging dalam menu makanan kami selama berbulan-bulan," kenang Xi beberapa dekade kemudian saat berkunjung ke Kota Seattle di Amerika Serikat (AS) sebagai Presiden China.

"Satu hal yang paling saya harapkan saat itu adalah memungkinkan penduduk desa dapat menyantap daging sepuasnya."

Rasa pahit kemiskinan memperkuat keyakinan Xi: Pembangunan adalah kunci utama dalam memecahkan permasalahan kemiskinan. Namun bagaimana caranya

Xi memilih untuk menggerakkan pembangunan China. "Bangun jalan terlebih dahulu, maka kesejahteraan akan terwujud". Xi sering mengutip pepatah populer China ini untuk menguraikan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat merangsang pembangunan.

Dalam pemahamannya, memperbaiki kereta gantung atau ruas jalan, khususnya di beberapa daerah miskin, dapat membuka pintu bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Seorang warga di Desa Liangjiahe, Wang Xianping, mengenang bagaimana Xi, yang kala itu menjabat sebagai pemimpin desa, memperbaiki jalan yang menghubungkan desa tersebut dengan wilayah luar.

"Jalan itu dulunya merupakan sebuah jalan yang sempit dan berkelok-kelok yang bahkan tidak bisa mengakomodasi gerobak dorong, lalu kemudian diubah menjadi jalan yang cukup luas," tutur Wang.

Jalan tersebut membantu desa itu memulai pembangunannya.

Ketika Xi mengambil alih kepemimpinan China, negara tersebut baru saja bangkit menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan menghadapi banyak tantangan. Keterbukaan telah dianggap sebagai sebuah mesin yang esensial bagi kebangkitan ekonomi China yang menakjubkan selama empat dekade terakhir. Xi menegaskan kembali dedikasi negaranya terhadap keterbukaan yang lebih lanjut.

BRI menjadi "sebuah rancangan tingkat atas baru bagi reformasi dan keterbukaan China, dan mewakili keterbukaan di tingkat yang lebih tinggi serta selaras dengan upaya mencapai pembangunan berkualitas tinggi," tutur Direktur Institut Hubungan Internasional di Universitas Renmin Wang Yiwei.

Meski BRI sejalan dengan komitmen Xi terhadap keterbukaan yang lebih besar, inisiatif itu memainkan peran penting dalam menghubungkan kebutuhan pembangunan paling mendesak di dunia dengan keunggulan China dalam membangun jalan dan jembatan demi konektivitas global yang lebih besar. Xi memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan negara-negara berkembang.

Dia pernah mengatakan kepada Wall Street Journal dalam sebuah wawancara tertulis bahwa dari 2010 hingga 2020, kekurangan pendanaan tahunan untuk pembangunan infrastruktur Asia mencapai sekitar 800 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.709).

Sebuah laporan dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) menemukan bahwa negara-negara berkembang di Asia perlu berinvestasi sebesar 1,7 triliun dolar per tahun di bidang infrastruktur hingga 2030 untuk mempertahankan momentum pertumbuhannya, demikian Xinhua.