Gubernur yakin inflasi Jabar bertahan 3 persen sampai akhir tahun

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yakin inflasi di Jawa Barat bisa bertahan di tiga persen sampai dengan akhir tahun 2023 dengan berbagai usaha yang dilakukan.

"Inflasi sampai September 2023 itu 2,35 persen. Kalau inflasi year to date (YtD) 1,6 persen, jadi kurang lebih sampai akhir tahun itu tiga persen kita optimis bisa mempertahankan inflasi," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Berbagai usaha yang dilakukan, kata Bey, salah satunya adalah penanggulangan masalah ketersediaan pasokan pangan karena kemarau panjang akibat badai gelombang panas El Nino yang telah dibahas dalam rapat bersama Mendagri Tito Karnavian, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi.

Dalam rapat tersebut, Bey mengatakan bahwa Kementerian Pertanian meminta setiap daerah, termasuk Jawa Barat untuk memeriksa saluran air irigasi yang terhubung dengan embung dan bendungan yang dibangun Kementerian PUPR yang macet dan rusak di masa kekeringan ini.

"Saluran air itu kadang-kadang mampet atau rusak. Jadi perintah dari Plt Mentan itu untuk semua kerusakan difoto disertai dengan lokasi, jadi perbaikan segera dengan cepat. Kami sangat mengapresiasi kecepatan dari Plt Mentan ini, instruksi ke bawahnya sangat cepat," ucapnya.

Baca juga: Jabar gandeng Kementerian PUPR bangun bendungan atasi kekeringan

Bey mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi irigasi yang harus diperbaiki, namun dirinya belum bisa membuka berapa yang telah diinventarisir.

"Intinya saat ini sudah ada gerak cepat di lapangan agar jangan sampai persoalan ini mengganggu. Tapi sejauh ini cadangan beras di provinsi Jabar aman," ucapnya.

Selain itu, Bey mengungkapkan bahwa untuk menjaga tingkat inflasi di Jabar, disalurkan juga pangan murah bagi masyarakat yang sampai akhir tahun akan ada 50 kali lagi.

"Pangan murah itu kan terbagi-bagi, tapi masih ada 50 kali lagi sampai akhir tahun. Untuk jumlah detail yang sudah disalurkan silahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)," ucapnya menambahkan.

Rapat Gerakan Pangan Murah

Sebelumnya, Bey Machmudin menghadiri acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia di kantor Badan Pangan Nusantara, Jakarta, Senin (16/10), dalam kesempatan itu Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah untuk memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi.

Khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang, target tersebut mengalami peningkatan dari target sebelumnya yang hanya 31 juta ton.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar: Bandung-BIJB Kertajati hanya 1,5 jam naik Bus Damri

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan, sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras.

Ia berjanji akan memberikan hadiah khusus bagi daerah yang mampu memproduksi beras lebih banyak sehingga melalui cara ini Indonesia memiliki pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) untuk saling bersinergi dalam menyediakan benih unggul, pupuk hingga kesiapan penyuluh. Bahkan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk menggerakkan elemen di daerah, termasuk penyuluh.

Lebih lanjut Arief menambahkan, saat ini pihaknya juga fokus menstabilisasi pasokan dan harga melalui bazar murah yang digelar serentak di seluruh Indonesia serta menyalurkan bantuan beras sebanyak 640.000 ton untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"640.000 ton beras ini harus terbagi habis dalam tiga bulan untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog, ya tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Wdodo, pihaknya fokus membantu menstabilkan harga pangan di semua daerah untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan zoom in sehingga mengetahui langsung daerah mana yang surplus dan defisit pangan, kondisi pangan di setiap pasar serta ketersediaan pangan dalam negeri dengan mengacu data BPS.

"Oleh karena itu Satgas Pangan di setiap daerah harus turun cek stok atau kondisi pangan setiap hari di pasar-pasar terutama sembilan bahan pokok, yang sekarang menjadi 12. Kalau ada kenaikan harga segera cek lakukan intervensi. Apakah suplai yang kurang atau distribusinya yang macet sehingga kita dapat menekan inflasi," kata Tito.

"Untuk daerah yang surplus, kita perintahkan kepala daerah untuk lakukan mobilisasi stok pangan ke daerah yang defisit. Persoalannya, apakah kepala daerah mau peduli apa nggak? Untuk itu kita adakan rapat evaluasi setiap minggu, kita bacain daerah yang memiliki stok pangan tertinggi dan terendah," tutur Tito.