Pengendalian BBM berlaku bertahap mulai 1 Oktober

...pengendalian akan mulai berjalan 1 Oktober di Jakarta...

Jakarta (ANTARA News) - Pengendalian pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berlaku secara bertahap yang dimulai di wilayah Jakarta, Kaltim, dan Kalbar pada 1 Oktober 2013.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir saat simulasi penerapan alat kendali BBM subsidi di Jakarta, Senin mengatakan, saat ini, pemasangan alat pengendali di SPBU sudah dilakukan secara terbatas di Jakarta.

"Mulai pertengahan Juni, pemasangan alat di SPBU di Jakarta akan dilakukan secara masif dan ditargetkan selesai seluruhnya akhir Juni di 276 SPBU," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, pemasangan alat kendali di kendaraan di wilayah Jakarta, akan mulai 1 Juli 2013.

Setelah pemasangan di kendaraan 1 Juli, tambahnya, ada masa adaptasi dan sosialisasi selama tiga bulan.

"Jadi, pengendalian akan mulai berjalan 1 Oktober di Jakarta," katanya.

Pengendalian tersebut, lanjutnya, saat ini masih menunggu peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang kini sedang disiapkan.

Tahapan yang sama akan diberlakukan pada wilayah lain.

Sesuai jadwal Pertamina, pada Agustus 2013 mulai diterapkan di kendaraan di wilayah Bodetabek.

"Seperti di Jakarta, masa sosialisasi akan dilakukan selama tiga bulan sebelum diberlakukan," ujar Ali.

Lalu, pada September di Kalsel, Kalteng, Banten (di luar Tangerang) dan sebagian Jabar.

Pada Oktober di sebagian Jabar, November di Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, dan Babel, dan Desember 2013 di Aceh dan Sumut.

Sampai akhir Desember 2013 sudah mencakup di 2.487 SPBU.

Selanjutnya, pada Januari 2014 di Kepri, Bengkulu, Lampung, DIY dengan jumlah SPBU 298 unit. Februari di 618 SPBU Jateng, Maret di Jatim sebanyak 836 SPBU, April di Bali dan Nusa Tenggara 295 SPBU, Mei di Gorontalo dan Sulawesi 348 SPBU, Juni 2014 di Maluku dan Papua 145 SPBU.

"Total SPBU berjumlah 5.027 unit dengan 92.000 nozzle," kata Ali.

Ali mengatakan lagi, pemasangan alat kendali di kendaraan bisa dilakukan di SPBU, mal, terminal, instansi pemerintah, dan BUMN.

"Tim yang terlibat dalam pemasangan sekitar 7.000," katanya.

Alat kendali yang dipasang di kendaraan tidak dikenakan biaya alias gratis.

Demikian pula, kalau alat kendali rusak, akan diganti secara gratis.

Ia juga mengatakan, pemilik kendaraan akan dibagikan kartu semacam pulsa telepon yang berisi kuota BBM subsidi dalam jumlah tertentu.

Kartu hanya diberikan kepada kendaraan yang berhak memakai BBM subsidi.

Kuota tersebut ditetapkan pemerintah.

"Nantinya, kuota BBM subsidi berlaku bulanan. Setiap tanggal 1 pukul 00.00 waktu setempat, kuota akan diperbarui lagi secara otomatis. Tidak perlu isi kuota lagi," ujarnya.

Kalau masih ada sisa kuota, maka kendaraan yang mengisi BBM subsidi, akan dilayani.

"Kalau tidak, maka tidak dilayani," katanya.

Menurut Ali, kartu akan terhubung secara otomatis dengan kendaraan tertentu.

"Jadi, satu kartu berlaku satu kendaraan," katanya.

Alat kendali yang terpasang di kendaraan didisain sekali pasang.

"Kalau dipindah bakal rusak dan harus diganti," katanya.