Pemkab Sorong luncurkan program Rumah Peduli dan Tanggap Stanting

Rumah Pentas ini merupakan satu upaya dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi angka stunting di Kabupaten Sorong

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program Rumah Peduli dan Tanggap Stunting (Rumah Pentas) sebagai upaya dan langkah strategis menanggulangi angka stunting di wilayah itu.

Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di Sorong, Senin, menjelaskan program Rumah Pentas ini merupakan satu upaya dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi angka stunting di Kabupaten Sorong.

Baca juga: TP-PKK Bogor bagikan 60 ribu butir telur atasi stunting

"Stunting itu isu nasional sehingga perlu dilakukan secara serius lewat berbagai program strategis, salah satunya adalah rumah pentas," jelas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Pemerintah Kabupaten Sorong akan menjalankan program ini tiga bulan ke depan dengan target calon pengantin dan tanggap stunting, aksi pintar ibu hamil peduli dan tanggap stunting dan mama cantik peduli dan tanggap stunting.

"Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 3 bulan , dilaksanakan secara sentral setiap hari dan akan dilaksanakan pemantauan dari dinas kesehatan dan pimpinan OPD lainnya," ungkap Pj Bupati Yan Piet Mosso.

Selain itu, ada terobosan lain yang dianggap penting oleh pemerintah adalah pembentukan tenaga pendamping keluarga stunting dengan pola pendampingan yakni memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascasalin, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting.

Dia menyebutkan, tim pendamping keluarga berisiko stunting adalah tim yang terdiri dari bidan, kader tim penggerak PKK dan kader KB/IMP.

Baca juga: 100 anak PAUD di Tanjungpinang dapat makanan berprotein cegah stunting

"Ini kita sudah bentuk dan mereka bertugas di keluarga yang berisiko stunting di lokus yang telah ditentukan," sebut Mosso.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sorong pun telah mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati tentang tim percepatan penanganan penurunan stunting yang melibatkan seluruh OPD dan stakeholder lainnya.

Peningkatan strategi penanganan kasus stunting di wilayah Kabupaten Sorong ini terus diefektifkan guna memacu penanganan yang maksimal, sehingga predikat nomor satu di wilayah Papua Barat dalam hal penanganan kasus stunting terus dipertahankan.

"Untuk penanganan kasus sunting di Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong masuk nomor urutan satu, karena berhasil menurunkan angka stunting dari 28,7 persen 2021 menjadi 23,8 persen pada 2022," jelas Mosso.

Mosso menyebutkan, kondisi Kabupaten Sorong yang kompleks dengan jumlah penduduk yang tinggi dan luas wilayahnya besar, memberikan kontribusi terhadap adanya angka stunting di wilayah itu.

Baca juga: Legislator nilai DKI perlu rumah sakit khusus stunting

"Kondisi stunting di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil SSGI 2021, ketika masih berada di Provinsi Papua Barat, kabupaten ini berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Bintuni dalam penanganan angka stunting berdasarkan hasil rilis dari kementerian kesehatan sebesar 28,7 persen," jelas Mosso.

Berdasar pada kerja kolaborasi dan terintegrasi dan tentunya ditambah dengan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga dari 28,7 persen pada 2021 berhasil turun di 2022 menjadi 23,8 persen.

"Artinya turun 4,9 persen pada 2022 dan mendapatkan posisi urutan pertama dari lima kabupaten dan kota di Papua Barat Daya," ungkap Mosso.

Dia menyampaikan bahwa, dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Sorong, pemerintah menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaian stunting bisa terealisasi secara maksimal.

Lokus stunting 2023, kata Mosso, pemerintah fokus penanganan stunting pada delapan distrik dengan target penanganan adalah keluarga resiko stunting.

"Delapan distrik itu antara lain Distrik Malawele sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 dan prevalensinya 6,54 persen, kemudian di Distrik Malasom berjumlah 289 dengan jumlah anak stunting sebesar 34 anak kemudian angka prevalensinya adalah 6,75 persen," sebut Mosso.

Menurut Mosso, kendati pun menjadi urutan satu dalam penanganan kasus ini, tetapi pekerjaan rumah tetap dilanjutkan dengan memperkuat strategi penanganan kasus ini hingga mencapai angka 19 persen pada 2023, dan bila perlu mencapai target nasional sebesar 14 persen pada 2024.

Berikut kondisi prevalensi balita stunting berdasarkan data sumber status gizi (SSG) 2022, prevalensi stunting Papua Barat Daya sebesar 39,8 persen. Kemudian, presentasi prevalensi balita stunting di enam kabupaten dan kota yakni Kabupaten Sorong sebesar 23,8 persen, Kabupaten Tambrauw sebesar 39,10 persen, Kabupaten Sorong Selatan 36,7 persen, Kabupaten Maybrat 27,3 persen, Kabupaten Raja Ampat 31,1 persen dan Kota Sorong 27,2 persen.