Mahfud tekankan pentingnya politik kebangsaan ke mahasiswa Unair

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk memahami politik kebangsaan saat menjadi pembicara kuliah tamu di kampus setempat, Senin.

Dalam pemaparan-nya, Mahfud mengatakan politik memiliki cakupan yang begitu luas termasuk ideologi. Sejak merdeka, Indonesia telah menetapkan ideologi-nya, yaitu Pancasila yang merupakan ideologi prismatik.

"Pancasila ini secara ilmiah disebut dengan ideologi prismatik," ujar Mahfud dalam kuliah tamu "Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045".

Ideologi prismatik menempatkan Pancasila berada di garis tengah. Pancasila menjadi penengah antara ideologi ekstrem yang bertentangan, seperti ideologi negara sekuler dan negara agama.

"Ideologi prismatik ini adalah ideologi garis tengah dari segala ideologi ekstrem yang bertentangan, seperti ideologi negara sekuler dan negara agama," tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD: Keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat

Baca juga: Mahfud MD minta konflik Muntilan diselesaikan secara hukum

Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa penetapan Pancasila sebagai ideologi negara membutuhkan waktu yang begitu panjang. Tak hanya waktu, perdebatan dan diskusi alot juga sempat menjadi hambatan dalam proses penetapan ideologi tersebut.

Akan tetapi, adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan menjadikan para tokoh kemerdekaan sepakat. Mereka menyepakati bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat untuk Indonesia yang plural.

"Ideologi ini keputusannya melalui debat penuh retorika hingga akhirnya melalui sistem voting ditetapkan ideologi dan bentuk negara kita. Negara kesatuan dengan bentuk republik," ucapnya.

Dia menegaskan Pancasila telah menjadi ideologi negara sejak lama. Dengan demikian, konsekuensi-nya adalah Indonesia menganut prinsip-prinsip kesatuan dalam keberagaman.

Baca juga: Mahfud MD enggan komentari namanya masuk bursa cawapres

Termasuk juga prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Pada prinsipnya adalah kita membangun negara dengan prinsip persatuan, pluralisme, toleransi, demokrasi, nomokrasi, dan antikekerasan," ujarnya.