KSP: Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Timur "groundbreaking" di Desember

Dengan adanya NPEA, akses dari dan menuju kawasan industri akan menjadi lebih lancar, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian mengatakan peletakan batu pertama (groundbreaking) Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru (New Priok Eastern Access/NPEA) akan dilakukan pada akhir 2023.

"Persiapan pengadaan tanah dan pekerjaan konstruksi sudah berjalan dengan baik. Groundbreaking akan dilakukan pada Desember nanti," katanya usai Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional NPEA di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dalam keterangannya diterima di Jakarta, Helson mengatakan NPEA dibangun untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional. NPEA direncanakan memiliki panjang 6,6 kilometer dengan nilai investasi Rp6,6 triliun.

Menurut Helson, NPEA akan tersambung dengan PSN Jalan Tol Cibitung–Cilincing yang sudah lebih dulu selesai dan beroperasi.

Jalan akses dan jalan tol itu akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan berbagai kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Jawa Barat.

"Dengan adanya NPEA, akses dari dan menuju kawasan industri akan menjadi lebih lancar, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Pemerintah, kata Helson, akan terus meratakan pembangunan, di antaranya dengan mengoptimalkan fungsi pelabuhan di seluruh Indonesia.

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru (New Priok), ujar dia, akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional.

"Untuk beberapa waktu ke depan, Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru masih akan menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Group Head Manajemen Proyek PT Pelindo Persero Wahyu Pradityo menyampaikan Pelindo bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai pengadaan tanah pada zona darat untuk pembangunan NPEA.

Hal itu karena izin penetapan lokasi maupun persetujuan lingkungan dari Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah terbit.

"Selanjutnya, kami (Pelindo) akan memulai konstruksi dari zona laut secara paralel dengan pembebasan lahan pada zona darat," kata Wahyu.

Baca juga: KSP dorong percepatan penyelesaian proses perizinan berusaha PSN
Baca juga: Moeldoko sebut anggaran KSP awasi program prioritas nasional
Baca juga: KSP: Dua Proyek Strategis Nasional di Sulsel perlu akselerasi