BI: Utang luar negeri RI pada Agustus turun jadi 395,1 miliar dolar AS

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 menjadi 395,1 miliar dolar AS atau turun dibandingkan posisi akhir Juli 2023 yang 397,1 miliar dolar AS.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen yoy," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Erwin mengatakan ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya.

Ia menuturkan penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS.

ULN pemerintah itu turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang senilai 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.

Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin.

Sementara, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya senilai 194,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan 5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya 5,5 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta itu terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta," tuturnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.