Pemkot Tanjungpinang imbau warga waspadai investasi dan pinjol ilegal

Misalnya, ada pinjaman dengan keuntungan 20 persen. Itu kan tak masuk akal. Sedangkan deposito saja, paling bunganya hanya tiga sampai lima persen

Tanjungpinang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Hasan, mengimbau masyarakat agar mewaspadai investasi bodong dan pinjaman online (Pinjol) ilegal di tengah pesatnya berkembangan era digital.

Hasan menyebut kedua persoalan itu marak terjadi di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang dikarenakan sebagian besar masyarakat masih awam dengan bisnis investasi maupun pinjol ilegal, sehingga janji-janji manis dengan proses yang cepat dan keuntungan yang besar ditelan dengan mentah-mentah.

"Akibatnya tidak sedikit masyarakat dari semua kalangan baik masyarakat, tenaga pendidik, tokoh publik dan kalangan menengah atas pun menjadi korban investasi bodong dan pinjol ini," kata Hasan di Tanjungpinang, Sabtu.

Hasan menyebut berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 49,68 persen dan inklusi sebesar 85,10 persen. Artinya, hanya 49,68 persen yang memahami pengetahuan produk keuangan se-Indonesia.

Menurut dia, investasi maupun pinjol ilegal dapat dikenali dengan ciri menjanjikan keuntungan yang bisa diraih dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari proses rekrutmen anggota, klaim tanpa resiko hingga legalitas tidak jelas.

Ia menyimpulkan saat ini literasi warga setempat dalam memahami dan mendapatkan informasi terkait investasi yang aman dan legal masih rendah.

"Misalnya, ada pinjaman dengan keuntungan 20 persen. Itu kan tak masuk akal. Sedangkan deposito saja, paling bunganya hanya tiga sampai lima persen," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Hasan, Pemkot Tanjungpinang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sangat mendorong tercapainya percepatan inklusi dan literasi keuangan yang lebih baik khususnya terkait produk investasi yang legal dan aman bagi masyarakat.

Sementara, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan yang juga selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Kepri, Demi Tri Aryadi, mengatakan hasil survei yang dilakukan OJK pada 2022, tingkat literasi keuangan meliputi pemahaman akan manfaat dan risiko produk keuangan masyarakat Kepri sebesar 48,57 persen, dan tingkat inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan) sebesar 87,01 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa banyak masyarakat di Kepri yang menggunakan produk jasa keuangan, namun belum seutuhnya memahami manfaat dan risiko dari produk keuangan yang digunakan.

“Sehingga tidak heran jika masyarakat di Kepri banyak terjebak dengan penawaran investasi dan pinjol ilegal,” tuturnya.

Demi menyebut OJK saat ini gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, salah satunya menyasar kepala sekolah/guru di Tanjungpinang terhadap investasi legal dan ilegal.

Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat terhindar dari penawaran yang tidak logis dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa menyampaikan potensi risikonya.

"Juga pengenalan investasi di pasar modal dengan tujuan para peserta dapat mengenal dan memahami wahana investasi di sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK,” katanya pula.