Walhi: 5.000 hektare karhutla di Sumsel terjadi pada lahan konsesi

Contoh konkret karhutla terjadi di lahan konsesi atau perusahaan pemegang izin berbasis lahan yakni dilakukannya penyegelan lahan oleh KLHK di 11 perusahaan yang mengalami karhutla pada musim kemarau 2023 ini

Palembang (ANTARA) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) mendata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 5.000 hektare di lokasi konsesi perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan.

"Contoh konkret karhutla terjadi di lahan konsesi atau perusahaan pemegang izin berbasis lahan yakni dilakukannya penyegelan lahan oleh KLHK di 11 perusahaan yang mengalami karhutla pada musim kemarau 2023 ini," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman AS di Palembang, Sabtu.

Berdasarkan data dan pemantauan pihaknya, karhutla tidak hanya terjadi di lahan konsesi 11 perusahaan yang tersebar di tiga daerah yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Tetapi juga terjadi di sekitar lokasi pemegang izin berbasis lahan lainnya seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim, Lahat, dan Musirawas.

Melihat fakta tersebut, pihaknya meminta pemerintah memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada perusahaan yang lalai menjaga lahan konsesinya dari karhutla.

Selain itu, kata dia, membuat program pencegahan dan penanggulangan karhutla yang tepat dan cepat, sehingga pada musim kemarau tahun-tahun berikutnya tidak sibuk menyiapkan satgas serta melakukan operasi darat dan udara untuk pemadaman karhutla yang bisa menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Masalah karhutla, kata dia, harus diatasi dengan baik karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga asapnya menimbulkan polusi udara yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumsel tercatat sekitar 35 ribu masyarakat mengalami gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap karhutla pada musim kemarau 2023.

"Melihat fakta di lapangan itu, diharapkan pemerintah daerah dan pihak berwenang melakukan berbagai tindakan yang dapat mencegah terjadinya karhutla sehingga dapat dihindari bencana kabut asap yang dapat mengganggu berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat," ujar Yuliusman.