Kemenkominfo awasi SFR pastikan kelancaran MotoGP Mandalika 2023

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) secara intensif untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ajang olahraga internasional MotoGP Indonesia 2023 yang berlagsung di Sirkuit Mandalika pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023.

"Monitoring ini dilaksanakan guna memitigasi gangguan terhadap SFR selama penyelenggaraan MotoGP 2023 berlangsung," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dirjen Ismail Kementerian Kominfo juga memberikan izin masuk perangkat dan Izin SFR Sementara (ISR) penggunaan frekuensi. Pemberian izin melalui Ditjen SDPPI meliputi pemberian izin masuk sementara 750 perangkat berfrekuensi yang digunakan oleh pihak penyelenggara, lebih dari 200 ISR sementara, hingga pengawasan SFR penyelenggara dan pengguna eksisting terkait mitigasi potensi gangguan SFR.

Dirjen SDPPI Ismail menyatakan SFR sebagai sumber daya terbatas perlu dikelola dengan baik.

"Biasanya acara-acara yang besar ini membutuhkan banyak frekuensi sehingga dibutuhkan manajemen frekuensi untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan," Ismail.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak penyelenggara dan seluruh pemangku kepentingan.

Ismail menambahkan bahwa tim Direktorat Jenderal SDPPI juga melakukan persiapan sebelum penyelenggaraan dengan menyalakan seluruh perangkat yang akan digunakan. Hal tersebut guna memitigasi jika terdapat gangguan dan memastikan koeksistensi dari perangkat-perangkat tersebut.

“Pengawasan SFR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI untuk acara MotoGP 2023 ini dilakukan untuk frekuensi penyelenggara, diantaranya komunikasi antar tim pembalap, komunikasi Tim Dorna atau promotor, penyiaran, kamera nirkabel, helicam, data telemetri, hingga komunikasi penyelenggara lokal,” kata Ismail.

Selama penyelenggaraan ajang tersebut, kolaborasi terus dilakukan oleh Ditjen SDPPI, tidak terkecuali dengan pengguna eksisting seperti dinas penerbangan berkoordinasi dengan AirNav, kemudian untuk frekuensi keamanan koordinasi dilakukan dengan Pasukan Pengamanan Presiden, Brigade Mobil Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara.