Pemerintah dan Komisi XI sepakati asumsi makro

Kami menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 sampai 6,5 persen, sedangkan asumsi inflasi 6,0 sampai 7,2 persen."

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati empat asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2013 saat rapat kerja gabungan yang digelar pada Selasa malam.

Rapat kerja yang merupakan lanjutan dari rapat pada Senin (27/5) itu, pemerintah dan Komisi XI memberikan rentang bagi dua asumsi makro, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kami menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 sampai 6,5 persen, sedangkan asumsi inflasi 6,0 sampai 7,2 persen. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi tidak perlu pendapat dari masing-masing fraksi tapi untuk inflasi pendapat masing-masing fraksi dicantumkan," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis yang memimpin rapat kerja tersebut di Jakarta, Selasa.

Fraksi PDI-P memberikan catatan agar pemerintah mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin (gini coefficient), meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), serta menjaga volatilitas harga bahan pangan.

Senada dengan Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah menekan angka kesenjangan yang saat ini 0,41 menjadi lebih rendah, mengendalikan dampak tidak langsung kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap tarif angkutan, serta menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya yakni minimal 450 ribu lapangan kerja dalam setiap satu persen pertumbuhan ekonomi.

Baik Fraksi PDI-P maupun Fraksi Gerindra, keduanya memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen dan asumsi inflasi 6,0 persen.

Sedangkan dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam hal peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan juga tenaga kerja. Fraksi Golkar juga meminta adanya forum evaluasi hasil pembangunan antara pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti evaluasi capaian-capaian program pemerintah.

"DPR melihat bahwa pemerintah itu datang ketika ada proses pembicaraan pendahuluan saja, kami meminta setiap tiga bulan sekali ada pertemuan antara DPR dan pemerintah untuk melihat tentang capaian-capaian hasil pembangunan," ujar anggota Komisi XI Nusron Wahid.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bersama Komisi VII dan Komisi XI membuat rapat untuk menetapkan model subsidi ke depan yang lebih efisien dan berkeadilan. Fraksi Golkar memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen dan asumsi inflasi 6,8-7,0 persen.

Sementara itu, dari Fraksi Demokrat mendukung asumsi pertumbuhan ekonomi dan asumsi inflasi yang diajukan pemerintah yakni masing-masing 6,2 persen dan 7,2 persen.

"Terkait inflasi, pertimbangan kami cuma satu. Saat ini saja inflasi sudah 5,57 persen, tidak mungkin dengan rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah inflasinya bisa ditahan di enam persen," kata Achsanul Qosasih.

Dari Fraksi PAN memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan asumsi inflasi 7,2 persen. Sedangkan dari Fraksi PKS memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen dan asumsi inflasi 6,0 persen.

Pemerintah sendiri pun menyambut baik catatan dari fraksi-fraksi tersebut.

"Tentu pemerintah akan memperhatikan semua indikator kesejahteraan tersebut selama itu tidak di dalam bentuk target angka tertentu," kata Menteri Keuangan Chatib Basri.

Raker gabungan tersebut juga menyepakati dua asumsi makro lainnya yakni asumsi tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tetap 5,0 persen dan asumsi nilai tukar Rp9.600.

Chatib Basri mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan tingkat konsumsi BBM bersubsidi sehingga dengan demikian akan terjadi penurunan permintaan impor minyak.

"Ini akan membuat defisit neraca perdagangan akan berkurang yang pada akhirnya nilai tukar rupiah akan menguat menjadi Rp 9.600," ujar Chatib.

Hasil kesepakatan asumsi makro antara pemerintah dan Komisi XI DPR ini nantinya akan direkomendasikan dan diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

(C005/A026)