Perambahan Hutan di Jatim Mencapai 14 Ribu Ha

Surabaya, (ANTARA News) - Perambahan hutan akibat konflik kepentingan dan adanya upaya untuk memiliki lahan dari sekelompok masyarakat di wilayah Jatim hingga kini sudah mencapai areal 14 ribu hektar.Humas Perum Perhutani Unit II Jatim, Murgunadi, di Surabaya, Selasa (11/7) mengutip laporan Wakil Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim, Tedjo Rumekso, saat menerima kunjungan anggota Komosi IV DPR RI, mengatakan, akibat perambahan tersebut menghambat keberhasilan penanaman hutan.Ia menjelaskan, perambahan hutan karena konflik kepentingan timbul akibat masyarakat memerlukan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga keberhasilan menanami hutan menjadi terganggu.Bahkan, di beberapa tempat telah terjadi upaya pemilikan lahan di kawasan hutan dengan cara mensertifikatkan. "Tapi, hal ini kini sedang dalam proses penanganan," ujarnya.Sementara itu, mengutip pernyataan anggota Komisi VI DPR RI, Maruahal Silalahi ketika berkunjung ke Jember, Murgunadi mengemukakan, bahwa anggota Komisi IV DPR RI merasa prihatin dengan kondisi hutan di Indonesia, khususnya Jawa, yang akhir-akhir ini menjadi korban pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan.Karena itu, wakil rakyat tersebut berharap penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar maupun perambahan perlu ditegakkan.Selain itu, anggota Komisi IV DPR RI tersebut juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Perum Perhutani yang telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengelola hutan melalui program Pengelolaan hutan bersama Masyarakat (PHBM).Dengan demikian, kata anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu, masyarakat memperoleh hasil yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya.Pada bagian lain, menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jember bahwa Perhutani seperti negara di dalam negara, Maruahal Silalahi mengatakan bahwa Bupati, berhak mengetahui segala hal di wilayahnya.Karena itu, jajaran Perum Perhutani diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam melaksanakan program-programnya.Anggota Komisi IV DPR RI yang terdiri KH Achmad Rawi dan Maruahal Silalahi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember (6/7), melihat kawasan hutan lindung yang dirambah di Baban Silosanen.Pada kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR RI didampingi Wakadishut Jatim, Wakil Kepala Perum Perhutani Jatim dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jember, mendapat penjelasan, bahwa ada 400 hektar hutan lindung di kawasan Baban Silosanen yang dirambah, ditanami kopi dan palawija.Karena itu, anggota Komisi IV DPR RI tersebut berjanji akan membentuk Tim untuk meneliti penyebab kerusakan hutan yang terjadi saat ini. "Kita sekarang ini sudah tidak tahu lagi yang mana hutan produksi, hutan lindung maupun hutan wisata, karena perusakan hutan terjadi di mana-mana," ujar Murgunadi menirukan ungkapan anggota Komisi IV DPR RI.(*)

Copyright © ANTARA 2006