Bappeda DKI sebut ASN harus bisa pahami kebutuhan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di provinsi ini harus dapat mendengarkan dan menangkap kebutuhan masyarakat dengan tepat supaya menghasilkan kebijakan yang solutif.

“Kalau tidak, maka yang ada kebijakan kita sifatnya hanya akan reaktif karena kita tidak bisa menawarkan sesuatu yang sifatnya lebih maju dari apa yang diinginkan oleh masyarakat,” kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, di Jakarta, Kamis.

Atika mengatakan, ASN harus dapat menyerap dan memahami pola-pola hidup yang saat ini berkembang di masyarakat, misalnya terkait kebiasaan konsumsi dan berbelanja secara digital dibanding mendatangi toko-toko fisik dan pola kerja yang lebih menekankan pada kreativitas pribadi dan fleksibilitas waktu.

Selain menjawab permintaan masyarakat saat ini, ASN juga harus dapat memetakan kebutuhan yang diperkirakan akan terus muncul hingga 20 tahun ke depan bagi masyarakat yang akan hidup di masa mendatang, ujarnya.

“Harus ada kemampuan untuk menangkap tren ke depan hingga 20 tahun mendatang yang dapat diformulasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” kata Atika.

Ia mengatakan, kemampuan menjawab masalah masyarakat melalui kebijakan yang tepat juga penting di samping menyelesaikan masalah-masalah mendasar daerah, terutama di aspek infrastruktur.

Dengan demikian, ASN diharapkan dapat lebih cerdas dari masyarakat supaya bisa menangkap apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat.

Untuk itu, ia menekankan pengembangan kompetensi dan keahlian harus tersedia bagi masing-masing ASN supaya mereka bisa bekerja dengan cakap dan dapat menjawab tantangan tersebut.

Kemampuan menciptakan kebijakan yang tepat juga akan membuat Jakarta terus menjadi tolok ukur pembangunan daerah di Indonesia dan memacu usaha menjadikan kota tersebut sebagai pusat ekonomi nasional.