JK sarankan Jokowi ladeni interpelasi

Jakarta (ANTARA News) - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo untuk meladeni permintaan interpelasi anggota DPRD dalam sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG`s) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Interpelasi itu hak bertanya, kalau bisa dijawab ya selesai," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.

Setiap program yang disediakan pemerintah untuk masyarakat selalu menimbulkan pro dan kontra, terutama dari anggota dewan. Terlebih, sejumlah program Jokowi menunjukkan perubahan drastis dari gubernur sebelumnya.

"Semua program itu pasti ada tantangan dan masalahnya, apalagi ini perubahan yang drastis. Tetapi juga sambil berjalan (program KJS) itu diperbaiki dan ditambah dananya," tambahnya.

2 anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi. Kelima fraksi adalah Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar.

Hak interpelasi diajukan DPRD untuk menanyakan program KJS yang dianggap tidak dikelola secara profesional sehingga mengakibat banyak rumah sakit mengeluh mengalami kerugian akibat pasien yang terus-menerus bertambah.

Pemprov DKI Jakarta sendiri mengakui program KJS menghadapi tiga masalah utama, yaitu belum ada kesepakatan dari rumah sakit swasta, besaran premi yang masih kurang dan penerapan sistem INA CBG`s mengenai pemberian resep kepada pasien.

Terkait premi kesehatan, Jokowi mengaku akan berpikir ulang untuk menaikkannya karena akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

"Untuk menaikkan premi ini, tentunya saya harus berpikir matang, kemudian berkoordinasi dengan dewan. Karena kalau premi naik, berarti APBD juga harus ditambah, sedangkan saya tidak ingin sebentar-sebentar APBD naik. Tidak, saya tidak mau begitu," tukas Jokowi.