Bappenas usulkan penguatan kelola risiko bencana menuju Indonesia Emas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan kebijakan penguatan pengelolaan risiko bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai bagian dari transformasi sosial budaya dan ekologi, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi arah pembangunan yang ketujuh belas untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Perencana Ahli Utama Bidang Pengembangan Regional Bappenas Supriyadi dalam diskusi Panduan Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke RPJMD di Jakarta, Kamis.

Bappenas mengusulkan dua kebijakan yakni penguatan sarana dan prasarana tahan bencana serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana.

Berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana tahan bencana, lanjut Supriyadi, garis besar usulan kebijakan tersebut ialah mengarusutamakan pembangunan sarana dan prasarana publik serta hunian masyarakat yang tahan bencana.

Untuk mencapai kebijakan itu, ia menjelaskan tiga poin yang dapat dilakukan oleh BNPB, yakni pelaksanaan penilaian bangunan tahan bencana, pengarusutamaan pembangunan infrastruktur tahan bencana yang multifungsi (fasilitas umum sebagai tempat evakuasi), serta penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan berisiko tinggi.

Di Pulau Jawa misalnya, kajian yang dilakukan oleh timnya menyimpulkan perlunya penguatan infrastruktur maupun pemahaman masyarakat lokal yang tinggal di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa mengenai dampak perubahan iklim, seperti banjir rob dan abrasi.

Baca juga: BNPB: Manajemen data tingkatkan ketanggapan risiko bencana

Sementara berkenaan dengan penguatan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana, Bappenas mengusulkan beberapa kegiatan seperti literasi dan edukasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, serta mitigasi struktural maupun non-struktural.

Supriyadi menegaskan pentingnya kolaborasi multi pihak dan integrasi program penanggulangan bencana guna mewujudkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

"Seperti di Pulau Sumatera, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan lewat banyak hal, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum bencana di tiap satuan pendidikan, hingga edukasi langsung kepada masyarakat sebab letak geografis pulau itu memberi banyak risiko bencana," ujar Supriyadi.

Baca juga: BNPB sarankan Pemprov Jatim masifkan mitigasi cegah bencana
Baca juga: BNPB lakukan studi penanggulangan bencana terintegrasi di Swiss