Pemerintah diminta pikir ulang berikan BLSM

Jakarta (ANTARA News) - Partai Gerindra meminta pemerintah memikir ulang rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Setiap bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat harus mendidik, tidak boleh menciptakan ketergantungan rakyat kepada bantuan-bantuan itu karena tidak menciptakan kemandirian bagi masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Dalam pandangan Partai Gerindra, angka Rp30 trilun akibat penghematan kenaikan BBM, mestinya dipakai untuk hal-hal produktif bagi rakyat.

Misalnya, kata Muzani, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, meningkatkan pertanian dengan memberi benih yang lebih baik, pupuk, berikan kredit murah atau pedagang dengan bungan 0 persen.

"Cara-cara itu perlu dipikirkan sebagai pola kompensasi. Kalau diberikan bantuan langsung, Rp150 ribu, untuk keluarga miskin, dihitung satu minggu habis dan setelah itu akan ada inflasi yang sangat tinggi dari kenaikan BBM, maka sama juga membebani rakyat karena harga-harga kebutuhan tinggi," kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Kalau pemerintah tetap berkeinginan memberikan bantuan kepada masyarakat, maka sebaiknya Rp500 ribu.

"Karena bisa digunakan sebagai modal untuk usaha bagi masyarakat, apakah jual nasi uduk, buka tambal ban, usaha kecil-kecil yang akhirnya pemberdayaan masyarakat terjadi dan masyarakat bisa mandiri. Intinya, pemerintah harus pikirkan bagaimana Rp30 triliun itu bernilai baik bagi kehidupan rakyat menjadi lebih baik," pungkas Muzani.