"Reformasi birokrasi pembangunan begitu penting dan sudah dilakukan di sejumlah negara maju dan saatnya dilakukan di Indonesia," kata Wapres di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan saat pencanangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota.
Dikatakan Boediono, pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah harus dilakukan secara sistematik dengan lingkup kewenangan pimpinan masing-masing daerah.
Diingatkan, reformasi birokrasi harus mampu meningkatkan efisiensi yaitu antara lain dengan cara memperbaiki efisiensi dan harus dilaksanakan serta diawasi sesuai kewenangan masing-masing pimpinan.
"Masing-masing instansi punya jadwal berbeda tapi tujuan harus sama yaitu melakukan perubahan menjadi lebih baik," kata Wapres..
Menurut Boediono, tantangan lain saat reformasi birokrasi sudah dijalankan adalah mengawal agar birokrasi yang sudah diperbaiki bebas dari pengaruh tak sehat.
"Ini sangat penting sebab kalau ada pengaruh tak sehat, maka tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai," kata Wapres.
Azwar Abubakat mengatakan, seluruh kementerian, instansi dan pemerintah daerah sudah menyatakan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi.
"Upaya meningkatkan profesioanlisme serta mtingkatkan tata kelola pemerintahan sudah lebih baik," katanya.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
