“Progres jaringan gas selama ini sambungan rumahnya baru mencapai 835.000 rumah, di mana 241.000 itu dari PGN pendanaannya, sedangkan 594.000 dari pemerintah. Tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah, agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024, di angka 2,5 juta jaringan,” kata Airlangga.
Demikian disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo membahas peningkatan penggunaan jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Airlangga mengatakan diperlukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) sehingga memungkinkan swasta bisa ikut pengembangan jaringan gas kota. Menurutnya, dalam Perpres nantinya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan ditunjuk selaku penanggungjawab Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dia menyampaikan jaringan gas rumah tangga perlu diperluas karena angka 835.000 jaringan saat ini terlampau rendah.
“Kan targetnya semula 4 juta jaringan. Cuma dari pencapaian 800.000 ini target 4 juta di 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang, diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta jaringan, tapi yang kerja nanti pihak swasta,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan perpres agar pihak swasta bisa melakukan KPBU.
“Ini harus meyakinkan mereka mendapat harga di 4,72 (dolar AS per MMBtu). Kalau tidak dapat di harga 4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dengan jaringan gas,” ujarnya.
Airlangga mengatakan SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator agar menyuplai LPG di angka 4,72 dolar AS per MMBtu.
Di sisi lain Presiden juga meminta untuk mencari cara agar lapangan-lapangan LPG yang berpotensi memproduksi LPG bisa terus didorong.
“Tentu harus ada kebijakan pemberian harga dari Pertamina. Beberapa hal itu yang tadi diminta difinalisasi,” kata Airlangga.
Baca juga: Pertamina EP pasok 48,97 persen gas RT
Baca juga: Musi Banyuasin segera bangun jaringan gas RT
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
