"Tentu kita mitigasi dengan menyiapkan, akan ada 'barrier', akan diarahkan kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: Pemerhati: Tilang emisi bisa buat warga beralih ke transportasi publik
Dalam kurun waktu tersebut, Dinas Perhubungan DKI beserta Polda Metro Jaya yang masif melakukan uji emisi gratis hingga penilangan menilai kegiatan ini hasilnya signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Ini terbukti ada peningkatan signifikan sekian ratus persen jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi," tuturnya.
Dia menegaskan, terkait teknis tilang uji emisi sama seperti sebelumnya, yakni bagi kendaraan yang ternyata belum masuk data uji emisi akan dilakukan pengujian di tempat.
Baca juga: Tilang uji emisi kembali berlaku mulai awal November
Terkait denda tilang uji emisi bagi kendaraan yang tidak lolos, nominalnya adalah Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Hal sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Secara spesifik, aturan denda tilang uji emisi diatur di dalam Pasal 285 ayat (1) dan (2) dan Pasal 286 UU LLAJ.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya terkait tilang uji emisi yang diberlakukan mulai 1 November 2023.
Dikutip dari laman https://ujiemisi.jakarta.go.id/, hingga Kamis, tercatat 1.256.362 unit kendaraan bermotor telah menjalani uji emisi, yang terdiri dari 1.134.895 unit kendaraan roda empat dan 121.467 unit kendaraan roda dua.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023