Jaksa Agung ajak ubah paradigma penanganan korupsi

Denpasar (ANTARA News) - Jaksa Agung Basrief Arief mengajak untuk mengubah paradigma di kalangan penegak hukum di lingkungan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi dengan pendekatan pencegahan atau preventif.

"Saya berharap dalam penanganan kasus tersebut sesuai dengan pencanangan gerakan antikorupsi, dapat mengubah tidak hanya pendekatan represif namun juga preventif," kata Basrief usai melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin sore.

Pendekatan dengan cara mencegah tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh para penegak hukum di lembaga tersebut dengan cara memberikan penyuluhan hukum ke semua kalangan.

Penyuluhan dan penerangan mengenai hukum tersebut bertujuan supaya jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi.

"Penyuluhan itu dapat dilaksanakan oleh setiap kejaksaan di daerah termasuk Bali," ujarnya.

Pihaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah manapun di Tanah Air tidak memasang target secara kuantitatif namun lebih ke kualitatif.

"Saya tidak menciptakan target secara angka, namun tidak membiarkan tindakan yang terindikasi merupakan korupsi. Termasuk dalam menanggapi laporan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ucapnya.

Dia menambahkan, namun jika temuan tersebut melanggar secara administrasi maka hanya dikenakan sanksi ganti rugi tapi jika ada indikasi maka ditindak secara hukum.

Sebelum melakukan kunjungan Jaksa Agung melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Jaksa Agung Thailand terkait tukar menukar informasi dan jaksa antarkedua negara itu. (*)

23 Juli 2013

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, dalam menanggapi laporan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika temuan tersebut melanggar secara administrasi maka hanya dikenakan sanksi ganti rugi tapi jika ada indikasi maka ditindak secara hukum. Comment: Persoalannya, yang menentukan adanya kerugian Negara siapa. Apakah jaksa dapat memberi sanksi administrasi bila ada temuan. Bagaimana pula pencanangan pencegahan korupsi dilakukan karena banyak jaksa didaerah secara institusi mengikatkan diri dalam MOU dengan BUMN-BUMD dan bertindak sebagai pembela (pengacara Negara) bagi perusahaan tersebut. Kalau ada temuan jaksa pribadi atau secara institusi ikut terlibat baik sengaja ataupun lalai menyalahgunakan keuangan BUMN-BUMD, apakah jaksa agung mau ikut tanggung jawab ?. Paradigma lama dalam pencegahan dimana penegak hukum masuk kedalam operasional objek yang diawasi semisal jaksa bertindak sebagai pembela (pengacara Negara) BUMN-BUMD harus dihentikan sejak sekarang ini karena hal itu rentan terjadinya kolusi dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme adalah saudara kembar korupsi. Jadi jaksa agung harus benahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus bersinergi, tidak boleh saling mendahului.

0 0 Balas LaporkanHapus