DPRD Gorontalo Utara apresiasi langkah KPU lakukan penghematan

"Ini bentuk konkret penghematan anggaran yang dilakukan pihak KPU Kabupaten. Bayangkan rasionalisasi di tingkat KPU sendiri telah dilakukan sebanyak lima kali mulai dari awal pengajuan anggaran ke pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2022 lalu,"

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengapresiasi langkah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten setempat yang telah melakukan penghematan dalam alokasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

"Ini bentuk konkret penghematan anggaran yang dilakukan pihak KPU Kabupaten. Bayangkan rasionalisasi di tingkat KPU sendiri telah dilakukan sebanyak lima kali mulai dari awal pengajuan anggaran ke pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2022 lalu," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara juga selaku Badan Anggaran di lembaga itu, Roni Imran di Gorontalo, Rabu.

Pada lima tahun silam atau Pilkada 2018 saat dirinya masih menjabat Wakil Bupati, alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten diketahui mencapai Rp23,7 miliar. Untuk Pilkada Tahun 2024, turun menjadi Rp17,4 miliar.

"Tentu ini penghematan yang sangat besar sehingga patut diapresiasi," kata Roni.

Badan Anggaran DPRD dalam kapasitasnya menghadiri rapat pembahasan anggaran Pilkada oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama pihak KPU Kabupaten dihadiri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kata Roni, memberi beberapa pandangan mengingat anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada yang akan dikelola pihak KPU tersebut adalah anggaran mutlak.

Artinya kata dia, anggaran ini penting dilakukan sangat ideal dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada.

Ia berharap TAPD segera melakukan rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD untuk memutuskan penetapan pengalokasian ini. Baik terkait alokasi 40 persen yang wajib dipenuhi di Tahun Anggaran 2023 ini, maupun 60 persen di Tahun Anggaran 2024.

Bahkan memungkinkan pengalokasian total melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk di Tahun Anggaran 2024.

Ia juga meminta jika pihak TAPD menemukan kendala agar segera disampaikan ke DPRD dalam rangka menyesuaikan anggaran sesuai kemampuan daerah.

"Saya pun berharap kita secara bersama melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo atau pemerintah provinsi untuk mencari solusi bagi pemerintah daerah terhadap pengalokasian anggaran dana hibah Pilkada yang terbentur dengan persoalan kemampuan daerah," katanya.

Kondisi itu penting dilakukan mengingat anggaran menjadi faktor penentu terhadap suksesnya pelaksanaan Pilkada.

"Kita segera bahas di tingkat Badan Anggaran DPRD. Juga meminta pertemuan dengan Gubernur Gorontalo untuk menemukan solusi terhadap pembiayaan Pilkada di tengah ketidakmampuan anggaran daerah. Ini harus dilakukan dengan cepat mengingat tahapan Pilkada segera bergulir," kata Roni.

Kepala Badan Keuangan Gorontalo Utara Maylan Tongkodu mengatakan pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD terkait pembahasan alokasi anggaran tersebut.

"Yang pasti kita punya satu semangat yang sama untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Terkait alokasi anggaran, kita sudah beberapa kali membahas secara resmi dengan pihak KPU Kabupaten meski belum menghasilkan kesepakatan bersama," kata Maylan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan alokasi anggaran yang diawali dengan pembahasan bersama Badan Anggaran khususnya terkait alokasi wajib sebesar 40 persen di Tahun Anggaran 2023 ini. Sisanya 60 persen di Tahun Anggaran 2024.

"Ini sesuai amanat Permendagri. Kita wajib memikirkan dan melaksanakan," katanya.