Cara Jokowi cegah korupsi di pemerintahannya

Agar 'management controlling' nya juga datang dari masyarakat.

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki beberapa cara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa penyebaran poster yang berisi alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tersebut merupakan salah satu cara pencegahan praktik korupsi.

"Agar management controlling nya juga datang dari masyarakat," kata Jokowi dalam acara Kick Off yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Tidak hanya poster, penggunaan tiket elektronik (e-ticketing) dalam pembayaran karcis transportasi Transjakarta juga jadi 'garda' depan pencegahan. Menurut Jokowi, jika petugas langsung memegang jumlah uang yang dibayarkan pada hari itul, bisa memicu kemungkinan diselewengkan.

"Bayangkan kalau Transjakarta, tiap hari bayar kontan lalu tiap malam bawa karung-karung enggak tahu dibawa kemana. Itu kan bisa memicu," katanya.

Cara ketiga, lanjut Jokowi, adalah diterapkannya pajak dalam jaringan (pajak online) untuk pajak restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan. Selain mencegah penyelewengan, cara ini menurut Jokowi juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya yakin naik, tapi tidak tahu berapa banyak," katanya.

Cara terakhirnya adalah dengan mendapatkan pejabat daerah yang memiliki integritas tinggi melalui program seleksi dan promosi jabatan terbuka. Lewat seleksi ini, Jokowi berharap pejabat yang ada memiliki integritas dan reputasi yang baik.

"Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Yang tidak menyimpang. Terutama di tempat yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik," katanya.