Oleh karenanya, investor lokal dan daerah harus berpartisipasi dalam membangun IKN.
"Saya rasa dukungan dari pengusaha lokal jelas dibutuhkan untuk investasi," ujar Shinta dalam konferensi pers "Isu Strategis APINDO di Masa Transisi Politik 2024" di Jakarta, Rabu.
Shinta menyampaikan, salah satu fungsi Apindo adalah menjadi jembatan atau penghubung antara investor asing, investor lokal dan pengusaha daerah.
Apindo akan memfasilitasi proyek-proyek apa yang bisa dikembangkan di IKN. Menurutnya, pembangunan IKN adalah program bersama yang harus didukung.
"Kita coba untuk memfasilitasi apa kebutuhannya, apakah itu dari konstruksi, proyek-proyek apa yang mereka bisa bermitra dengan pengusaha lokal juga, ini harus jadi program kita bersama," kata Shinta.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan, pelaku usaha memiliki cara berpikir yang pragmatis. Ketika IKN terlihat menarik, maka tanpa didorong pun investor lokal akan langsung masuk.
Sanny menjelaskan, saat ini status kepemilikan tanah adalah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Atas Lahan (HPL). Untuk menarik perhatian investor, Apindo mengusulkan agar hak atas tanah bersifat bankable agar bisa dijadikan agunan.
Selain itu, usulan selanjutnya adalah terkait jangka waktu hak atas tanah. Saat ini hak atas tanah masih berpegang pada Undang Undang Pokok Agraria, di mana setelah 30 tahun tahun dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian diperbaharui lagi 30 tahun.
Apindo mengusulkan, untuk langsung menjadi 80 tahun sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembaruan secara bertahap.
Baca juga: Anggota DPRD Kaltim minta proyek IKN prioritaskan tenaga kerja lokal
Baca juga: Bahlil: pengusaha domestik "groundbreaking" hotel-resto IKN September
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
