Menkeu: Keanggotaan RI dalam OECD kokohkan fondasi ekonomi negara

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mengokohkan pondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut jika Indonesia diterima menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maka keanggotaan tersebut mampu mengokohkan fondasi perekonomian negara.

“Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mengokohkan pondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menkeu menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap keanggotaan OECD. Pernyataan tersebut merespons berbagai pertanyaan mengenai komitmen aksesi Indonesia, mulai dari standar-standar OECD, berbagai isu menjelang Pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan.

“Saya yakinkan, komitmen Indonesia dalam menjadi anggota OECD sangatlah bulat. Langkah-langkah reformasi Indonesia di berbagai sisi akan terus berjalan,” tambah Menkeu.

Di samping itu, Bendahara Negara mengatakan seluruh perwakilan negara anggota OECD mendukung penuh proses aksesi Indonesia menjadi anggota.

Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan OECD yang telah terjalin cukup lama.

Indonesia menjadi Co-Chair pertama, bersama dengan Jepang, dalam mendukung OECD Southeast Asia regional. OECD juga memiliki kantor untuk Asia Tenggara yang beroperasi di Jakarta sejak 2015.

“Jika aksesi ini sukses, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menjadi anggota OECD, setelah Jepang dan Korea Selatan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai kebijakan OECD bisa memberikan manfaat kepada Indonesia, seperti kebijakan yang mengedepankan stabilitas ekonomi dan faktor reformasi struktural.

Rizal menambahkan, transparansi dan penerapan standar internasional yang disyaratkan oleh OECD dapat meningkatkan kualitas sistem keuangan dan perpajakan Indonesia. OECD juga mengutamakan hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan hidup dan keberlanjutan yang perlu dipenuhi oleh anggota-anggotanya.

Untuk itu, rencana keanggotaan Indonesia dengan OECD berpotensi membuat Indonesia menerima berbagai keuntungan ekonomi.

Baca juga: Menperin yakinkan OECD keanggotaan Indonesia perluas jangkauan global
Baca juga: Menlu Retno minta dukungan Belanda bagi keanggotaan Indonesia di OECD
Baca juga: RI merajut asa jadi 'negara maju' melalui keanggotaan OECD