Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengaku tidak terlalu ambil pusing soal hak interpelasi (hak tanya) yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta perihal program Karti Jakarta Sehat.
"Biasa saja, itu kan memang hak Dewan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin.
Dia bahkan menyebutkan, jika memang pihak legislatif perlu mendapat penjelasan soal program KJS, maka dia tidak keberatan untuk memberikan penjelasan.
"Kalau memang perlu dijelaskan ya dijelaskan. Soal INA CBG juga," katanya.
Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta didaulat sebagai proyek percontohan Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Indonesia Case Based Group (INA CBG). Sistem tersebut mengatur sistem perawatan sesuai dengan clal pathway yang menjadi standar.
"Mungkin ada beberapa dewan yang tidak tahu INA CBG, ya itu bisa kami jelaskan," katanya.
Hanya saja, dia meyakinkan bahwa dia siap jika pihak DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi mereka.
"Siap,"ujarnya singkat.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengajukan hak tanya soal program KJS yang dinilai tidak baik karena sistem pembayaran dengan sistem INA CBG serta kerjasama dengan PT. Askes sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pihak legislatif merasa bahwa program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diusung oleh pemerintahan sebelumnya, lebih baik karena semua tindakan medis yang dilakukan akan diganti oleh pemerintah.
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
