Deklarasi solidaritas negara pulau kepulauan sejalan dengan fokus KKP

kalau mereka akan mengurangi sampah plastik kalau Indonesia jelas sudah lakukan langkah konkret yaitu pengambilan sampah plastik di laut

Badung, Bali (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan salah satu prioritas kerja sama dalam “Deklarasi Para Pemimpin tentang Solidaritas Negara Pulau Kepulauan” yakni tata kelola maritim yang baik sejalan dengan fokus KKP.

Salah satu kegiatan nyata yang telah dilakukan yakni menggelar Program Bulan Cinta Laut (BCL) yang menggerakkan nelayan untuk terlibat dalam aksi membersihkan sampah di laut dengan melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Yang kita ambil lebih ke program nyata. Kan kalau selama ini negara lain akan, akan berkomitmen. Tapi kalau kita jelas, kita tahun lalu sudah pembersihan sampah di laut di Bali. Tahun ini kita juga melaksanakan," ujar Victor kepada ANTARA saat ditemui di Badung, Bali pada Rabu.

Salah satu yang Indonesia lakukan, lanjut Victor, kalau mereka akan mengurangi sampah plastik kalau Indonesia jelas sudah lakukan langkah konkret yaitu pengambilan sampah plastik di laut.

Dalam waktu dekat, menurut dia, KKP akan menggelar pengambilan sampah laut di Surabaya. Program BCL tahun 2023, yang berlangsung sejak Juli hingga September, diselenggarakan di 18 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi biru harus dimanfaatkan jadi pilar pertumbuhan

Baca juga: Telkomsel jamin kualitas jaringan di lokasi KTT AIS Forum 2023

Gerakan yang diinisiasi KKP sejak 2022 ini adalah bentuk komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dari dampak negatif sampah plastik. BCL sendiri merupakan satu dari lima program Ekonomi Biru KKP untuk tata kelola kelautan dan perikanan maju dan berkelanjutan.

Para pemimpin Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sepakat menjadikan forum kerja sama tersebut sebagai organisasi internasional.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT AIS Forum yang menghasilkan “Deklarasi Para Pemimpin tentang Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan” selama pertemuan di Nusa Dua, Bali, Rabu.

"Para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam konteks AIS Forum menjadi yang lebih bersifat charter based menuju pembentukan sebuah organisasi internasional,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Joko Widodo selama pertemuan tersebut.

Dalam hal ini, para pemimpin negara AIS telah menugaskan para menteri dan pejabat tingginya untuk mulai mendiskusikan peta jalan dan modalitas atau syarat yang dibutuhkan.

Selain mengenai upaya pembentukan AIS menjadi organisasi internasional, deklarasi yang disepakati oleh 32 negara peserta AIS itu juga mencakup empat prioritas kerja sama ke depan yakni mitigasi dan perubahan iklim, ekonomi biru dan ekowisata, penanganan sampah plastik laut, serta tata kelola maritim yang baik.

Baca juga: PLN komitmen menjaga keandalan dan keamanan kelistrikan KTT AIS 2023

Baca juga: Sandiaga proyeksikan perputaran ekonomi KTT AIS capai Rp200 miliar