Wapres tumbuhkan kepercayaan KKB pada pemerintah melalui dialog

Jayapura (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berupaya menumbuhkan kepercayaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada pemerintah melalui berbagai forum dialog yang melibatkan peran para tokoh agama setempat.

"Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog-dialog yang terus kita lakukan dengan tokoh-tokoh agama," kata Ma'ruf Amin di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa.

Ia mengatakan dialog di tingkat sektoral bersama tokoh Hak Azasi Manusia (HAM), tokoh adat serta berbagai pihak terkait lainnya juga ditempuh pemerintah di tengah program percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Papua.

Melalui upaya itu, Ma'ruf berharap segala hal yang memicu salah pengertian di antara kedua belah pihak dapat hilang.

"Kita harapkan hal yang menjadi salah pengertian itu akan hilang. Akan terus kita lakukan itu di mana letaknya (akar masalah)," katanya.

Yang terpenting bagi pemerintah saat ini, kata Ma'ruf, adalah menggali aspirasi masyarakat Papua melalui forum diskusi.

"Kalau untuk bicara merdeka, tentu tidak ada. Kalau merdeka itu bukan solusi. Tapi dalam masalah yang lain kita bicarakan secara terbuka," kata Ma'ruf saat disinggung tentang keinginan dari KKB.

Sebelumnya, dalam agenda pertemuan bersama sejumlah aktivis HAM dan tokoh agama di lokasi yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang berkonflik.

"Pesan Pak Wapres jangan sampai ada yang ganggu soal keamanan. Kami memahami apa maunya, jangan membuat kekacauan karena biar bagaimanapun itu korban semua dari pihak orang yang kita cintai, termasuk aparat dan anak-anak kita di Papua," katanya.

Subhan mengatakan segala bentuk perselisihan dapat diselesaikan melalui instrumen hukum yang kini tersedia, termasuk hukum adat.

"Kami berperan lebih kepada untuk memberikan pemahaman saja, faktor keamanan semua terukur, artinya bisa diselesaikan secara hukum adat dan tahapan lain di atasnya," katanya.