Heru tegaskan sudah transparan soal dokumen anggaran

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah transparan dalam memberikan dokumen anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kepada pihak terkait.

Heru menyebutkan, pihaknya sudah memberikan kepada pihak terkait seluruh rincian aktivitas ataupun belanja dalam dokumen anggaran pada Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2024.

"Saat penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pihak eksekutif telah memberikan seluruh rincian aktivitas sampai dengan satuan tiga dalam bentuk 'soft copy',"
kata Heru di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta sudah dapat melihat rincian belanja pada Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2024.

Namun, kata dia, apabila masih dibutuhkan akses pada Smart Planning Budgeting (Perencanaan Penganggaran yang Cerdas), telah disiapkan akun pada laman apbd.jakarta.go.id sesuai dengan daftar pimpinan dan anggota DPRD.

Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI lebih transparan terkait dokumen anggaran
Baca juga: Heru serahkan Raperda APBD 2024 sebesar Rp81,58 triliun ke DPRD DKI

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Justin Adrian Untayana mendesak Pemerintah Provinsi DKI lebih transparan terkait dokumen anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024.

"Dalam perjalanan selama lima kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," kata Justin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada awal periodenya menjabat tahun 2019, pihaknya dapat dengan mudah mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs daring "smart APBD".

Sedangkan anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi kepada upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengoptimalisasi penerimaan retribusi daerah.

Yuke menuturkan inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan daerah tetapi juga menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.