Pemerintah perluas implementasi NLE ke 32 pelabuhan dan 6 bandara

Implementasi NLE ini yang tadinya dari 14 pelabuhan, diperluas menjadi 32 pelabuhan dan 6 bandara dalam rangka percepatan

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon melaporkan bahwa saat ini pemerintah memperluas implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) menjadi 32 pelabuhan dan 6 bandara di Indonesia.

“Implementasi NLE ini yang tadinya dari 14 pelabuhan, diperluas menjadi 32 pelabuhan dan 6 bandara dalam rangka percepatan,“ kata Ali dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem (NLE) di Jakarta, Selasa.

Perluasan implementasi NLE juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi serta sinergi dengan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui peninjauan langsung ke lapangan guna mengevaluasi tata kelola pelabuhan yang menjadi bagian dari NLE.

Adapun NLE merupakan hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan NLE ini, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Lebih lanjut, Ali memaparkan Logistic Perfomance Index atau LPI yang telah dirilis oleh Bank Dunia pada awal 2023, melaporkan bahwa Indonesia turun 17 peringkat menjadi peringkat ke-63 dalam LPI 2023.

“Namun rasa-rasanya kita semua tidak perlu berkecil hati, karena itu adalah hasil persepsi yang kita tahu bersama bahwa kita yakin apa yang sudah dilakukan selama ini dalam perbaikan logistik sudah kita rasakan di lapangan, dan melakukan adanya perbaikan-perbaikan (sistem logistik),” ujarnya.

Menurut Ali, adanya perbaikan dalam sistem logistik nasional dibuktikan dengan adanya hasil survei dari lembaga survei independen serta peninjauan langsung yang dilakukan oleh Stranas PK KPK.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga melaporkan bahwa biaya logistik nasional saat ini telah mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Biaya logistik nasional yang mendasarkan pada perhitungan kita pada tingkat nasional, dengan menggunakan basis data BPS, biaya logistik kita mencapai 14,29 persen dari PDB. Artinya sudah cukup baik di bawah 15 persen,” ungkap Susiwijono

Berdasarkan hasil rapat sebelumnya, Susiwijono menyampaikan bahwa pada tahun 2045, biaya logistik nasional ditargetkan untuk mencapai 8 persen dari PDB.

Hal itu ditetapkan agar mampu menciptakan biaya logistik yang lebih efisien serta selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Penerapan NLE juga memperbaiki waktu bongkar muat atau dwelling time yang saat ini mencapai 2,52 hari. Capaian tersebut melampaui target dwelling time yang sebesar 2,9 hari.

“Penerapan implementasi NLE di berbagai pelabuhan dan bandara, per hari ini dwelling time kita tercatat di Agustus yang lalu 2023, sudah bisa mencapai 2,52 hari. Ini melampaui target kita yang sebesar 2,9 hari dan hanya sedikit di bawah Singapura untuk kawasan Asia,” pungkasnya.