Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) untuk bank-bank BUMN, merger dan pembentukkan perusahaan induk atau holding company bank. "Sekarang kajiannya secara bisnis dan secara non bisnis kami pasti segera lakukan," kata Sesmeneg BUMN Said Didu di gedung DPR, Jakarta, Senin. Namun, dia tidak mau menjelaskan kapan kajian tersebut akan dilakukan. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin melakukan opsi pertama yang diusulkan BI, yaitu opsi pelepasan saham, karena bisa terjadi PHK. "Rata-rata BUMN itu kan over staff. Kalau kami swasta kan kami bisa lakukan PHK, tapi kan kalau BUMN tidak bisa," katanya. Dia menegaskan untuk bank BUMN, pengambilan opsi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. "Semua (opsi) mungkin. Kalau BUMN itu kan melihat segala aspek sebab itu akan menimbulkan goncangan ke dalam. Lain dengan swasta. karena swasta itu hanya profit, profit, dan profit," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
