Peningkatan transportasi publik berbasis rel kurangi polusi Jakarta

Hal ini bertujuan supaya dapat mengalihkan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna transportasi publik

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono merekomendasikan peningkatan transportasi publik berbasis rel seperti kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) untuk mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.

"Pertama adalah bagaimana kita peningkatan transportasi publik, khususnya yang berbasis rel seperti MRT dan LRT dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta," ujar Hadi dalam seminar daring bertema "Agenda Perkotaan Baru" yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Menurut Hadi, saat ini, Jakarta sudah memulai hal ini dengan bagus, namun diperlukan percepatan dan perluasan sistem jaringan MRT dan LRT yang mempunyai banyak jalur tujuan agar dapat lebih efektif, aman, dan nyaman.

Emisi karbon dari kendaraan bermotor pribadi menyumbang besar emisi karbon sebanyak 71 persen dari sektor transportasi, sedangkan emisi karbon dari transportasi publik berbasis rel seperti MRT hanya 1,5 persen.

"Hal ini bertujuan supaya dapat mengalihkan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna transportasi publik," katanya.

Selain itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah Jakarta dan pemerintah daerah sekitarnya untuk mengembangkan keterpaduan sistem publik berbasis rel baik MRT dan LRT dengan konektivitas transportasi lokal.

Kemudian, diperlukan pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) di berbagai titik simpul stasiun LRT dan MRT untuk sekaligus mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan yang inklusif.

"Contohnya, di Jepang terdapat kafe-kafe di stasiun-stasiun transportasi kereta. Jadi, ada perumahan, perkantoran, dan perekonomian yang hidup di titik-titik simpul transportasi publik tersebut," kata Hadi yang juga menjabat sebagai Anggota Advisory Board Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung.

Dalam paparannya, Hadi menyampaikan bahwa Agenda Perkotaan Baru merekomendasikan perluasan aksesibilitas dan transportasi publik berkelanjutan serta sistem transportasi yang terintegrasi.

Agenda Perkotaan Baru juga mendukung pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan sistem transportasi dan mobilitas melalui peningkatan sistem transportasi massal, sistem transportasi terpadu berbasis rel, serta inovasi teknologi untuk mendukung infrastruktur pedestrian dan jalur sepeda.

Sebagai informasi, Agenda Perkotaan Baru merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urbanization).

Agenda Perkotaan Baru berupaya untuk mendukung aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi.

Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat nasional dan lokal, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam pembangunan masing-masing daerah.