Pemerintah sebut biaya logistik nasional capai 14,29 persen dari PDB

Diharapkan 2045 logistik cost hanya 8 persen dari PDB, jadi sangat efisien sekali.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa biaya logistik nasional saat ini telah mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Biaya logistik nasional yang mendasarkan pada perhitungan kita pada tingkat nasional, dengan menggunakan basis data BPS, biaya logistik kita mencapai 14,29 persen dari PDB. Artinya sudah cukup baik di bawah 15 persen,” kata Susiwijono dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem (NLE), di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan hasil rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Susiwijono menyampaikan bahwa pada tahun 2045, biaya logistik nasional ditargetkan untuk mencapai 8 persen dari PDB. Hal itu ditetapkan agar mampu menciptakan biaya logistik yang lebih efisien serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Diharapkan 2045 logistik cost hanya 8 persen dari PDB, jadi sangat efisien sekali. Ini target kita bersama yang nanti seiring dengan visi Indonesia Emas bisa kita capai bersama-sama," ujar Susiwijono.

Namun, saat ini utilisasi pelabuhan di Indonesia masih mengalami adanya ketimpangan. Selain karena faktor ketimpangan muatan, juga disebabkan oleh sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata diikuti dengan minimnya standardisasi fasilitas pendukungnya. Susiwijono mengungkapkan bahwa utilisasi infrastruktur logistik di pelabuhan kawasan Indonesia Timur rata-rata masih di bawah 50 persen.

“Utilisasi infrastruktur logistik kita terutama pelabuhan ini memang masih terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masih di bawah 50 persen,” ujarnya lagi.

Kemudian tantangan lain yang dihadapi, yakni adanya muatan yang tidak seimbang atau imbalance cargo dari timur ke barat Indonesia, yang mana hal itu menciptakan ketidakseimbangan dalam kegiatan logistik nasional.

Oleh karena itu, Susiwijono menyampaikan bahwa saat ini pihaknya akan berfokus melakukan perbaikan infastruktur pelabuhan dengan optimalisasi volume lalu lintas (traffic) atau subsidi bagi pelabuhan yang minim traffic di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi multimoda guna mengembangkan berbagai kawasan, khususnya kawasan logistik yang terintegrasi sebagai hub and spoke untuk meningkatkan kinerja dan mendorong efisiensi biaya logistik.

“Untuk wilayah timur dan barat masih belum ada keseimbangan, sehingga masih perlu didorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan logistik kita, terutama yang berbasis komoditas atau commodity base approach untuk menciptakan berbagai sentra industri dan pertumbuhan ekonomi baru unggulan di Indonesia Timur,” katanya pula.
Baca juga: Kemenhub terus berupaya tekan biaya logistik nasional
Baca juga: BPS: Efisiensi biaya logistik kurangi ketimpangan harga di Indonesia