Priyo usulkan PPATK tidak di bawah presiden lagi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lagi dibawah Presiden.

"Ide yahg bagus bila PPATK seperti KPK, independen dan tak dibawah presiden," kata Priyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, selain tidak di bawah presiden, juga sebaiknya dibentuk lembaga pengawas seperti Badan Kehormatan yang ada di DPR RI atau Komite Etik di KPK.

"Itu (pembentukan lembaga independen) ide yang bagus. PPATK seharusnya diawasi juga oleh lembaga tadi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia meminta KPK dan PPATK bekerja sesuai prosedur dalam mengungkap kasus.

"Janganlah sekali-kali PPATK dan KPK bekerja harus atas pesanan. PPATK dan KPK jadi lembaga hebat, kalau dia jalan dijalur yang benar. Kalau atas pesanan, itu akan datang hari-hari peruntuhannya," kata Priyo.

Ketika ditanya soal pengungkapan aliran dana kasus seperti Century, Hambalang yang terkesan lamban, Priyo berkomentar.

"Kita hanya menganjurkan saja, tapi PPATK yang punya kuasa dan kehendak untuk menelusuri atau tidak. Kita serahkan kepada PPATK," kata dia.: