Kita memang sangat mengapresiasi program Pemprov DKI tentang KJS itu dan harus ikut menyukseskannya,"
Jakarta (ANTARA News) - Bakal calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Rommy mengharapkan agar program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak boleh melembaga jadi program "Kisruh Jakarta Sehat" karena hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara, khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar warganya di bidang kesehatan.
Rommy dalam keterangan tertulisnya di jakarta, Kamis, mengatakan, permasalah KJS khususnya penolakan belasan rumah sakit swasta yang terjadi saat ini sebetulnya dapat dimaklumi dan biasa untuk sebuah program baru, meskipun hal itu seharusnya dapat diantisipasi terutama oleh Pemprov DKI.
"Kita memang sangat mengapresiasi program Pemprov DKI tentang KJS itu dan harus ikut menyukseskannya," ujarnya.
Namun, kata Rommy, Pemprov DKI juga harus memahami realita bahwa ada banyak kepentingan dalam program KJS, yaitu pertama, kepentingan negara sebagai regulator untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu yang harus ditanggung oleh program tersebut.
"Kedua, kepentingan RS swasta yang tentu saja tidak boleh merugi ketika diwajibkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan infrastruktur kesehatan di Jakarta. Ketiga, kepentingan masyarakat sebagai penikmat program populis ini," katanya.
Dengan demikian, fakta bahwa program ini masih bersoal, maka kata kuncinya adalah evaluasi terhadap seluruh aspek terkait program KJS, baik terkait sistem, mekanisme, standar teknis pelayanan dan lain-lain.
"Artinya, seluruh pihak terkait harus paham apa dan bagaimana program ini dijalankan. Jangan sampai apa yang bagus dalam konsep, tidak berjalan dalam praktiknya di lapangan," demikian Rommy.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
