KSPSI putuskan sikap netral pada Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai menyatakan organisasinya memutuskan untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dalam momentum pemilihan presiden mendatang, KSPSI tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Yorrys mengatakan keputusan itu disepakati oleh 12 pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang bernaung di bawah KSPSI, dalam rapat pleno yang digelar pada Sabtu (7/10) di Jakarta.

KSPSI kata dia, memutuskan untuk mengambil sikap netral. Secara institusional, KSPSI tidak mengarahkan pilihan pada partai ataupun pasangan calon presiden tertentu.

Ketua Komite II DPD RI itu menegaskan, alasan pilihan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan solidaritas anggota KSPSI. Saat ini, para anggota banyak menempuh jalur politik individual dengan latar belakang dan kecenderungan politik yang beraneka ragam.

Selain itu, Yorrys menegaskan bahwa sejak dulu organisasi pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam setiap momen kontestasi politik. Posisi itulah yang harus dimanfaatkan dengan baik dan elegan tanpa mengorbankan kepentingan dan tujuan utama organisasi pekerja, yakni pembinaan, perlindungan dan kesejahteraan.

Saat ini, kata dia, beberapa anggota KSPSI di berbagai jenjang kepengurusan pusat dan daerah telah terlibat aktif sebagai calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun kabupaten/kota (DPRD) dari jalur partai politik yang berbeda-beda.

Bahkan, beberapa di antaranya juga telah menjadi relawan dan pendukung capres tertentu. Karena itu, secara institusional, organisasi menyerahkan sepenuhnya pilihan politik tersebut kepada masing-masing individu.

Meski demikian, Yorrys, yang juga kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai Anggota DPD RI dari Dapil Papua Tengah itu, menyerahkan kewenangan kepada 12 federasi serikat pekerja di bawah kepimpinannya untuk mengarahkan dukungan kepada partai politik ataupun capres tertentu.

“KSPSI hanya memberikan hak dan kewenangan kepada masing-masing federasi, andai mereka hendak mengarahkan dukungan kepada partai politik atau capres tertentu," katanya menegaskan.