Menkeu harapkan pembahasan RAPBN-P berlangsung cepat

Mudah-mudahan APBN-Perubahan bisa selesai segera dan waktunya tidak terlalu lama,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengharapkan pembahasan RAPBN-Perubahan 2013 dapat berlangsung cepat, agar pemerintah memiliki kepastian dalam menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Mudah-mudahan APBN-Perubahan bisa selesai segera dan waktunya tidak terlalu lama," katanya seusai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah di Jakarta, Rabu.

Menurut Chatib, salah satu pembahasan yang krusial dalam RAPBN-Perubahan 2013, adalah terkait pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Itu dengan sendirinya mitigasi bisa dilakukan seandainya pemerintah menaikkan harga BBM," katanya.

Chatib mengatakan RAPBN-Perubahan ini juga mengantisipasi upaya pengendalian dan penghematan subsidi BBM, melalui kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter dan harga solar Rp1.000 per liter mulai Juni 2013.

"Kalau BBM naik, kenaikan subsidi BBM tidak setinggi kalau BBM tak dinaikkan. Jadi kalau BBM tak dinaikkan, subsidinya bisa besar sekali," katanya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja subsidi BBM dalam RAPBN-Perubahan sebesar Rp209,9 triliun atau lebih tinggi dari APBN 2013 sebesar Rp193,8 triliun.

Namun, apabila tidak ada kenaikan harga BBM, belanja subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp297,7 triliun dan mempengaruhi defisit anggaran yang dapat mencapai 3,83 persen terhadap PDB.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengaku pesimis bahwa pembahasan RAPBN-Perubahan dapat selesai dalam sebulan karena waktu yang ada sangat terbatas, padahal banyak yang harus didiskusikan.

"Bisa satu bulan, tapi kalau kepentingannya itu untuk rakyat, kita membutuhkan tambahan waktu. Jadi saya kira sulit," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga heran terhadap sikap pemerintah yang menunggu selesainya pembahasan RAPBN-Perubahan untuk menaikkan harga BBM, karena hal tersebut sudah tidak membutuhkan persetujuan dari parlemen.

"Seharusnya pemerintah menaikkan terlebih dahulu harga BBM-nya. Karena itu sudah domain pemerintah, kenapa harus menunggu kita," kata Ahmadi.

Menurut dia, pemerintah akan rugi apabila tidak menaikkan harga BBM bersubsidi bulan depan, karena semua penghitungan estimasi belanja dalam RAPBN-Perubahan berdasarkan kenaikan harga per Juni 2013.

"Setelah Juni sudah mau memasuki puasa. Kita juga susah, karena pemerintah sudah memiliki ancang-ancang kenaikan dan itu harus per Juni, kalau tidak angkanya berubah lagi," katanya.
(S034/B012)