Menkeu: RAPBN-P 2013 untuk jaga stabilitas makro

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah mengajukan RAPBN-Perubahan 2013 untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional dan stabilitas ekonomi makro karena sejumlah asumsi tidak lagi sesuai dengan kondisi riil.

"Telah terjadi perubahan signifikan pada asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, lifting migas dan nilai tukar yang menjauh dari kondisi saat ini," ujar Chatib dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah di Jakarta, Rabu.

Chatib menjelaskan penyesuaian asumsi makro dalam RAPBN-Perubahan 2013 antara lain pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2 persen; laju inflasi 7,2 persen (yoy); nilai tukar rupiah Rp9.600 per dolar AS; Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 5,0 persen; harga ICP minyak 108 dolar AS per barel; lifting minyak 840.000 barel per hari dan lifting gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Ia menambahkan pendapatan negara dalam RAPBN-Perubahan 2013 ditetapkan sebesar Rp1.488,3 triliun, belanja negara sebesar Rp1.722 triliun dan defisit anggaran 2,48 persen terhadap PDB atau Rp233,7 triliun.

"Pendapatan negara mengalami perubahan signifikan karena penerimaan perpajakan turun dan penerimaan migas tak seperti yang diharapkan. Di sisi lain belanja negara meningkat akibat kenaikan belanja subsidi," kata Chatib.

Chatib mengatakan penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.139,3 triliun, dengan pendapatan pajak dalam negeri ditargetkan mencapai Rp1.090,9 triliun dan penambahan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp60,9 triliun.

Sementara itu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp1.154,4 triliun, belanja kementerian/lembaga Rp587,4 triliun, belanja pegawai Rp240,2 triliun, belanja barang 190,6 triliun dan belanja modal Rp187 triliun.

"Belanja pegawai mengalami penurunan karena anggaran remunerasi dan belanja barang dari Kementerian Lembaga terkena pemotongan," katanya.

Pemerintah juga memperkuat program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun, sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Alokasi sebesar Rp12,5 triliun tersebut, dipergunakan untuk program beras untuk rakyat miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun, Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM) bidik misi Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp0,7 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp11,6 triliun dan penambahan dana untuk infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp6 triliun.

Sementara belanja subsidi energi ditetapkan sebesar Rp309,9 triliun dengan rincian untuk subsidi BBM mencapai Rp209,9 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp100 triliun serta volume BBM bersubsidi 48 juta kiloliter.