Cirebon (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani menyeret para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sehingga rumor bahwa KPK melakukan "tebang pilih" akan hilang dan kepercayaan publik atas kesungguhan pemberantasan korupsi akan semakin tinggi."Selama ini pejabat yang diperiksa KPK sebagian besar terbukti melakukan korupsi, dan kini masyarakat menunggu aksi KPK menyeret pengemplang BLBI yang masih bebas berkeliaran," katanya usai Tablig Akbar di Mesjid Attaqwa Cirebon, Sabtu sore yang dihadiri sekitar 1.000 kader PKS setempat.Ia menjelaskan, KPK merupakan sebuah lembaga baru yang diharapkan masyarakat dapat menjadi pilar utama pemberantasan korupsi yang tampaknya sudah berakar kuat dalam birokrasi pemerintahan.Menurut Tifatul, walapun Jaksa Agung mengatakan telah mengungkap ratusan kasus dan menjembloskan ratusan koruptor ke penjara, masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana nasib ratusan triliun penyimpangan BLBI yang sudah lama terjadi tetapi tidak juga diselesaikan.Berkaitan dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim boleh menerima hadiah asalkan tidak mempengaruhi penanganan perkara hukum, bagi Tifatul pernyataan itu justru melemahkan kepercayaan publik atas lembaga peradilan."Bukankah setiap hakim sudah disumpah tidak boleh terima hadiah. Kalau saya inginnya terima parcel pun hakim dan penegak hukum lain tidak boleh, karena pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kenetralannya," katanya.Ia mencontohkan, kalaupun yang menerima hadiah adalah hakim A, sementara yang menangani perkara hakim B, maka bisa saja si hakim A mempengaruhi hakim B."Yang menyerempet suap itu lebih baik ditegaskan tidak boleh supaya rakyat mempercayai kewibawaan lembaga peradilan," tandasnya.Sebelumnya, di hadapan para kader PKS, Tifatul mengingatkan bahwa semua bencana yang menimpa bangsa Indonesia sangat berkorelasi dengan perilaku sebagian manusia Indonesia yang suka memakan barang yang tidak halal dari hasil korupsi."Lihat saja korupsi sudah mengakar dari birokrat tinggi sampai tingkat kelurahan. Semua berlomba menimbun harta tidak peduli dari mana asalnya," katanya.Tifatul memberikan gambaran bagaimana orang yang mau menikah saja harus merogoh kocek lebih besar dari ketentuan resmi Rp55.000, padahal nikah itu Sunnah Rasul yang harus dilayani supaya Sunahnya terlaksana. "Coba saja anda yang mau menikah datang ke kantor KUA dan membayar sesuai tarif resmi, pasti tidak nikah-nikah," katanya yang disambut tawa sebagian simpatisan.Ia mengingatkan, rezeki setiap orang sudah ada takarannya, sehingga tidak perlu mencari-cari kelebihan harta dengan jalan korupsi atau menerima suap, karena makanan tidak halal bisa menjadi daging yang tidak halal, dan daging yang tidak halal pasti akan terkena api neraka.Keberadaan Presiden PKS di Cirebon itu sendiri adalah dalam rangka melantik pengurus DPD-DPD PKS se-wilayah III Cirebon pada 9 Juli 2006. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
