HUT Ke-78 TNI, Ketua MPR RI kembali ingatkan pentingnya netralitas

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat peringatan HUT Ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, kembali mengingatkan pentingnya netralitas para prajurit TNI sepanjang tahapan pemilihan umum (pemilu).

“TNI adalah anak kandung rakyat sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, yang harus memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pegangan dalam bertindak, karenanya TNI jangan di-downgrade menjadi alat politik untuk mengejar kekuasaan,” kata Bambang Soesatyo selepas menghadiri Upacara Parade dan Defile HUT Ke-78 TNI di Monas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI juga memuji kinerja TNI yang konsisten berkontribusi membantu pemerintah dan masyarakat. Alhasil, menurut dia, tingkat kepercayaan TNI, sebagaimana ditunjukkan berbagai hasil survei, selalu memperoleh lebih dari 80 persen suara responden.

Walaupun demikian, Bambang Soesatyo — juga populer dengan nama Bamsoet — meminta TNI jangan cepat berpuas diri, karena tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks.

“Khususnya dalam menghadapi potensi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital yang dikenal juga dengan nama cyber warfare,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia mengingatkan penting bagi TNI untuk memastikan prajuritnya menguasai teknologi kecerdasan buatan (AI), cloud computing, blockchain.

“Bahkan jika perlu juga membentuk angkatan ke-4, Angkatan Siber, melengkapi (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata Ketua MPR RI.

Bamsoet, dalam peringatan HUT Ke-78 TNI juga meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar mendukung kerja-kerja TNI salah satunya dengan memberi alokasi anggaran yang proporsional.

Dia menilai saat ini anggaran pertahanan masih cukup kecil, kemungkinan, menurut dia, terkecil di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Dia mencontohkan anggaran sektor pertahanan pada 2023 hanya sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Idealnya, berbagai negara besar dunia menganggarkan anggaran pertahanan sekitar 2 persen dari PDB. Di ASEAN saja, Singapura menganggarkan sekitar 3 persen dari PDB, Vietnam sekitar 2,3 persen dari PDB,” kata Bambang Soesatyo.

Terkait netralitas TNI, Panglima TNI menegaskan prajuritnya bersikap netral selama pemilu. Dia menyebut kunci keberhasilan pemilu manakala TNI, Polri, dan ASN netral.

Panglima TNI pada bulan lalu (12/9) juga telah mengeluarkan instruksi kepada para prajurit agar senantiasa netral.

Pertama, prajurit dan PNS TNI tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik atau pasangan calon. Kedua, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye. Ketiga, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait pemilu.

Keempat, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat (quick count) dalam bentuk apa pun. Kelima, atasan atau komandan menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terlibat politik praktis. Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri misalnya sebagai calon anggota legislatif/calon kepala daerah harus mengundurkan diri.

Panglima, dalam acara itu, menyampaikan poin kedua, yaitu terkait peminjaman fasilitas, tempat, sarana dan prasarana, dapat menjadi celah yang rawan.

“Sekarang umpama begini, ada senior kita kepada Pangdam (panglima daerah militer), dek tolong dek saya pinjam kendaraan-nya untuk angkut saudara-saudara sekarang lagi di sana tidak ada kendaraan. Yang dimaksud saudara itu kalau menurut saya kakak dan adik saya, tetapi ada juga yang banyak sekali, termasuk masyarakat, dan ternyata ujung-ujungnya partai. Ini yang makanya kita tidak memberikan begitu saja," kata Yudo kepada jajarannya bulan lalu.

Kemudian, terkait poin tidak memberikan arahan, Panglima menjelaskan prajurit hanya dapat memberikan arahan terkait pengamanan atau untuk kepentingan menjaga situasi tetap kondusif dan tertib, bukan mengarahkan keluarganya atau orang-orang di sekitarnya untuk memilih calon atau partai tertentu.

Untuk poin empat, tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat, Panglima mengingatkan prajurit termasuk para perwira agar berhati-hati terutama saat mereka melihat hasil hitung cepat itu di media sosial. Yudo menegaskan TNI dan masing-masing angkatan punya tim siber yang dapat memantau aktivitas prajurit di media sosial.
Baca juga: Jokowi: TNI beri pemahaman ke masyarakat beda pilihan di pemilu wajar
Baca juga: Panglima harapkan sinergitas TNI-Polri semakin kuat hadapi Pemilu 2024
Baca juga: Pesan Kasad Dudung ke Kopassus: Jaga kesiapan pasukan elite