Pemprov berharap REI Aceh wujudkan rumah untuk warga prasejahtera

REI juga mempunyai peran sosial terhadap masyarakat dengan membangun rumah subsidi tersebut.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Aceh dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan rumah hunian bersubsidi bagi masyarakat Aceh prasejahtera (kurang mampu).

"Para pengusaha yang tergabung dalam DPD REI dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh mewujudkan rumah hunian bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, di Banda Aceh, Kamis.

Mawardi menyampaikan, dalam mewujudkan rumah bersubsidi, REI Aceh bisa menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan pembangunan kebutuhan rumah masyarakat.

Menurutnya, selain berorientasi bisnis, REI juga mempunyai peran sosial terhadap masyarakat dengan membangun rumah subsidi tersebut.

Mawardi menuturkan, peluang usaha properti begitu besar di Aceh. Berdasarkan data, penduduk Aceh saat ini mencapai 5 juta lebih, dan kebutuhan rumah meningkat, bahkan mencapai 7 ribu unit per tahun.

“Kita percaya pengembang REI tidak melupakan sisi humanis, kami yakin seiring membaiknya ekonomi masyarakat, daya beli rumah masyarakat juga meningkat," ujar Mawardi.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, mengatakan Aceh memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi, karena itu ia berpesan kepada pengusaha properti di Aceh harus selalu memiliki prasangka baik, open mind, dan berani berubah.

“Saatnya bangkit dan berubah dan membawa manfaat bagi masyarakat Aceh,” kata Joko.

Pada sisi lain, Ketua DPD REI Aceh Zulkifli HM Juned mengatakan, selama ini REI Aceh banyak mendapatkan kesulitan dalam kerja-kerjanya, seperti masalah ketersediaan air bersih, hingga regulasi di perbankan.

"Maka, perlu sama-sama nanti audiensi, kami juga coba melakukan pertemuan dengan unsur pemerintahan terkait yang berhubungan dengan pembangunan perumahan," katanya lagi.

Selain itu, terkait persoalan keterbatasan tanah atau pasir, karena adanya penertiban dari pemerintah terhadap kebutuhan material galian C yang sekarang terus meningkat.

REI mengharapkan Pemerintah Aceh, terutama Aceh Besar dapat memastikan jumlah ketersediaan galian C dengan kebutuhan pembangunan, artinya perlu dilakukan sinkronisasi bersama.

"Harapan kami, Pemerintah Aceh punya langkah memastikan berapa kebutuhan galian C baik itu pasir maupun tanah yang sekarang dibutuhkan untuk infrastruktur di Aceh, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita harap bisa memberikan kecukupan," demikian Zulkifli.
Baca juga: PUPR salurkan Rp2,8 miliar bantuan PSU rumah subsidi di Aceh 2021