BI dorong ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan likuiditas

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan Bank Indonesia mendorong ekonomi berkelanjutan melalui penerapan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial untuk mendukung pembiayaan hijau.

"Bank Indonesia menerapkan kebijakan barunya pada Oktober 2023 yaitu Kebijakan Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong pembiayaan hijau dengan tambahan komitmen insentif mencapai Rp50 triliun," kata Destry dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Destry dalam diskusi International Seminar Central Bank Finance 2023 yang mengangkat tema Challenges for Central Banks on Sustainability Reporting and Scaling Up Sustainability Invesment yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2023 di Bali.

Destry menuturkan selain penerapan kebijakan tersebut, langkah yang ditempuh BI untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di antaranya menerbitkan peraturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau untuk meningkatkan penerbitan obligasi hijau dengan mengizinkan bank untuk memenuhi persyaratan rasio pembiayaan inklusif melalui pembelian obligasi hijau.

"Kebijakan ini telah menciptakan permintaan yang signifikan terhadap obligasi domestik, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial berdampak terhadap pembiayaan hijau," ujarnya.

BI juga menerbitkan ketentuan terkait green Loan to Value (LTV) untuk mendorong penerapan bangunan yang ramah lingkungan, dan kendaraan listrik dengan mengizinkan LTV pinjaman properti ramah lingkungan hingga 100 persen, dan uang muka kredit kendaraan listrik maksimal 0 persen.

Selain itu, selama dekade terakhir, BI telah menyelenggarakan serangkaian green workshop dan mengikuti beberapa green international fora, termasuk sebagai salah satu co-founder dari Sustainable Banking Network, salah satu forum internasional pertama di bidang keuangan berkelanjutan (sustainable finance) di dunia.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga terus mendorong perannya dalam green leadership di sektor keuangan. Sebagai regulator di bidang makroprudensial, Bank Indonesia telah mulai inisiatif hijau sejak 2021.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022, di Bali, Communique, G20 Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyatakan bahwa pendanaan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Hal tersebut menjadi landasan bagi bank sentral untuk terus mengedepankan kebijakan berbasis lingkungan hidup, termasuk mendorong upaya transisi untuk mengurangi emisi.

Di sisi lain, bank sentral juga terus berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan, terutama terkait tantangan iklim, antara lain melalui kontribusi terhadap upaya menilai, memitigasi dan mengelola dampak risiko terkait iklim terhadap perekonomian dan sistem keuangan di bawah mandat tugas di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan.