Komisi IX DPR sesalkan hambatan program KJS

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan hambatan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berupa pengunduran diri 16 rumah sakit karena dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Irgan di Jakarta, Selasa, menyebutkan ke-16 rumah sakit mengundurkan diri dari program KJS akibat pertimbangan perubahan pola pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sehingga membuat nilai pembayaran sangat kecil saat terjadi klaim oleh pengelola 16 rumah sakit tersebut.

Ke-16 yang mengundurkan diri dari prorgram KJS adalah RS MH Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, serta RS Restu Mulya.

Komisi IX DPR yang antara lain membidangi pengawasan sektor kesehatan, katanya, berharap masalah itu dapat diatasi agar program untuk menyejahterakan rakyat Jakarta tetap berjalan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Askes, dan pimpinan RS di DKI Jakarta perlu segera bertemu guna mencari solusi mengatasi persoalan ini, supaya tidak berkembang dalam bentuk keresahan ataupun menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas," kata Irgan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

PT Askes mengelola pelaksanaan jaminan kesehatan untuk warga Pemprov DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati Pemprov DKI dan PT Askes pada April 2013.

Irgan mengatakan sasaran program KJS merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin, selain itu, pelaksanaan KJS sejauh ini banyak dipergunakan masyarakat yang mau menggunakan puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III di berbagai rumah sakit.