Kemenko PMK dorong pendanaan khusus untuk sekolah inklusi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), mendorong skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendanaan penyelenggaraan sekolah inklusi.

"Kemenko PMK akan mendorong kemungkinan penggunaan skema DAK untuk sekolah inklusi. Skema tersebut sesuai dengan DAK yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan," ujar Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kemenko PMK Jazziray Hartoyo, kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.
.
Ia menjelaskan selama ini pendanaan bagi sekolah inklusi dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Meski dinilai sudah cukup fleksibel dalam penggunaannya, namun menurut Jazziray perlu alokasi khusus supaya penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia dapat lebih optimal.

"Kami selaku koordinator, akan mencoba mendorong pendanaan sekolah inklusi bukan hanya melalui dana BOS saja," ujarnya.

Dana tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun sarana penunjang pembelajaran bagi anak disabilitas sehingga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa berkebutuhan khusus dapat diwujudkan.

Selain itu ia menyampaikan, kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dibutuhkan dalam program ini.

Dirinya berargumen pemerintah daerah menjadi ujung tombak penyelenggaraan sekolah inklusi, karena lokasi sekolah ada di di bawah administrasi masing-masing daerah.

Selain itu, ia menyampaikan orang tua siswa tak perlu takut memasukkan anaknya ke sekolah reguler yang menjadi penyelenggara sekolah inklusi.

Hal ini dikarenakan pemerintah melalui lembaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No.46/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

"Ini sudah sejalan, tak hanya masalah bully di sekolah inklusi saja, namun di seluruh satuan pendidikan sudah diatur," katanya.

Dirinya menegaskan bahwa kekerasan baik psikis, verbal, maupun fisik di lingkungan sekolah akan mendapatkan sanksi tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku.*